Erdogan: Turki Tolak NATO Kerja Sama dengan Israel!

WASHINGTON - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki menolak upaya NATO untuk bekerja sama dengan Israel. Menurutnya, upaya semacam itu tidak dapat diterima.

“Tidak mungkin bagi pemerintah Israel, yang telah menginjak-injak nilai-nilai fundamental aliansi kami, untuk melanjutkan hubungan kemitraannya dengan NATO,” kata Erdogan pada konferensi pers di Washington setelah KTT NATO, Kamis.

Aliansi pertahanan ini mempunyai 32 anggota, namun juga memelihara hubungan dengan banyak negara non-anggota dan organisasi internasional, yang disebut mitra NATO.



Para pemimpin NATO berkumpul untuk pertemuan puncak (KTT) tiga hari untuk menandai ulang tahun ke-75 aliansi militer tersebut.

Erdogan mengatakan selama pembicaraannya di sela-sela KTT tersebut, dia menarik perhatian pada kekejaman Israel yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan di Palestina, khususnya di Gaza.

“Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan kebijakannya yang ekspansionis dan ceroboh, tidak hanya membahayakan keamanan warga negaranya sendiri, tetapi juga seluruh kawasan,”katanya.

“Sampai perdamaian komprehensif dan berkelanjutan tercapai di Palestina, upaya kerja sama dengan Israel di dalam NATO tidak akan disetujui oleh Turki,” kata Erdogan, seperti dikutip Anadolu, Jumat (12/7/2024).

“Penting bagi anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab untuk bergandengan tangan demi solusi dua negara antara Israel dan Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967,” lanjut Erdogan.

“Demikian pula, terlepas dari semua upaya tekanan dan intimidasi, kami sangat senang bahwa jumlah negara yang mengakui Palestina meningkat,” imbuh Erdogan, menuntut negara-negara lain juga mengajukan pengaduan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina sejak saat itu, kampanye militer Israel telah mengubah sebagian besar wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu menjadi reruntuhan, meninggalkan sebagian besar warga sipil menjadi tunawisma dan berisiko kelaparan.

Israel juga dituduh melakukan genosida di daerah kantong Palestina yang terkepung, dan kasus ini masih berlanjut di ICJ di Den Haag.