Pandangan Capres AS dalam Pemilu 2024 tentang Konflik Palestina dan Israel
loading...
A
A
A
Sebagian besar dunia melangkah lebih jauh, dengan mengatakan permukiman tersebut ilegal. Namun, Israel tetap membangunnya, meskipun ada protes dari Departemen Luar Negeri AS.
Pemerintah AS pada bulan Desember memang mengambil langkah yang tidak biasa dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kecil pemukim Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Para pemukim telah merampas tanah warga Palestina, menghancurkan kebun pohon zaitun mereka, dan membakar rumah mereka.
Trump tidak mengambil langkah apa pun sebagai presiden untuk mengendalikan permukiman; pemerintahannya bahkan bergerak untuk melegitimasinya.
Menteri Luar Negeri Trump, Michael R Pompeo, mengatakan pada tahun 2019 bahwa bertentangan dengan kebijakan AS selama puluhan tahun, permukiman Yahudi yang dibangun di Tepi Barat dan wilayah lain yang diklaim oleh Palestina "tidak bertentangan dengan hukum internasional."
Pemerintahan Parta Demokrat dan Republik hingga saat itu menganggap permukiman setidaknya "tidak membantu" penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan dalam beberapa kasus ilegal.
Mengenai masalah ini, pemerintahan Biden membalikkan kebijakan Trump, kembali ke deskripsi tradisional AS meskipun samar, tentang permukiman sebagai bermasalah dan tidak membantu, sambil menolak secara eksplisit menyebutnya ilegal.
Baca juga: Biden Ingin Lebih Banyak Tidur dan Lebih Sedikit Kerja
Pemerintah AS pada bulan Desember memang mengambil langkah yang tidak biasa dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kecil pemukim Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Para pemukim telah merampas tanah warga Palestina, menghancurkan kebun pohon zaitun mereka, dan membakar rumah mereka.
Trump tidak mengambil langkah apa pun sebagai presiden untuk mengendalikan permukiman; pemerintahannya bahkan bergerak untuk melegitimasinya.
Menteri Luar Negeri Trump, Michael R Pompeo, mengatakan pada tahun 2019 bahwa bertentangan dengan kebijakan AS selama puluhan tahun, permukiman Yahudi yang dibangun di Tepi Barat dan wilayah lain yang diklaim oleh Palestina "tidak bertentangan dengan hukum internasional."
Pemerintahan Parta Demokrat dan Republik hingga saat itu menganggap permukiman setidaknya "tidak membantu" penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan dalam beberapa kasus ilegal.
Mengenai masalah ini, pemerintahan Biden membalikkan kebijakan Trump, kembali ke deskripsi tradisional AS meskipun samar, tentang permukiman sebagai bermasalah dan tidak membantu, sambil menolak secara eksplisit menyebutnya ilegal.
Baca juga: Biden Ingin Lebih Banyak Tidur dan Lebih Sedikit Kerja
(sya)
Lihat Juga :
