Pandangan Capres AS dalam Pemilu 2024 tentang Konflik Palestina dan Israel

WASHINGTON - Perang Israel-Hamas telah mendorong Israel dan Palestina kembali ke garis depan kebijakan Amerika Serikat (AS). Isu itu pun memecah belah para pemilih dan calon presiden (capres) dalam pemilu presiden 2024.

Baik Presiden AS Joe Biden maupun mantan Presiden Donald Trump menyatakan dukungan dasar untuk Israel, tetapi mereka berbeda secara signifikan dalam solusi dua negara, permukiman, dan pertanyaan-pertanyaan penting lainnya.

Berikut perbandingan posisi dan rekam jejak mereka:

1. Israel

Biden secara umum melanjutkan apa yang selama beberapa dekade telah menjadi pendekatan bipartisan terhadap Israel: dukungan yang kuat tetapi selalu dengan berbagai tingkat keterlibatan dan bantuan untuk Palestina.

Presiden Biden telah menggunakan kekuatan AS pada beberapa kesempatan untuk mencoba memengaruhi perilaku Israel, seperti dalam pelaksanaan perang saat ini atau dalam menolak perubahan kontroversial pada peradilan Israel, yang oleh banyak orang dianggap tidak demokratis.

Dia belum bertindak sejauh Presiden Barack Obama, misalnya, yang bersikeras agar Israel menghentikan pembangunan permukiman di wilayah yang diklaim Palestina.

Namun, ketika keadaan semakin mendesak, Biden berpihak pada Israel, menolak menahan bantuan militer secara signifikan dan memveto langkah-langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditentang oleh Israel, termasuk yang baru-baru ini dilakukan untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Meski begitu, Biden seperti kebanyakan pemimpin AS sebelumnya, telah berupaya untuk menjaga keseimbangan dan dukungan bagi Palestina serta menghadirkan Amerika Serikat sebagai mediator potensial dalam konflik Israel-Palestina.

Sebaliknya, Trump adalah kepala eksekutif AS pertama yang memberikan dukungan hampir mutlak dan tanpa syarat kepada Israel.

Trump telah memberikan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semua yang dimintanya dan bahkan lebih.

Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke ibu kota yang disengketakan, Yerusalem, negara besar pertama yang melakukannya.

Dia juga mendukung kendali Israel atas Dataran Tinggi Golan, dataran tinggi subur yang disengketakan yang direbut Israel dari Suriah dalam perang Timur Tengah 1967.

Trump melakukannya tanpa konsesi dari Israel. Trump sangat populer di kalangan warga Israel sayap kanan sehingga Netanyahu memanfaatkannya saat dia berkampanye untuk pemilihan ulang, menghiasi kota-kota di Israel dengan poster-poster besar yang memperlihatkan Trump dan Netanyahu bersama.

Satu permukiman Yahudi di Tepi Barat menamakan dirinya sendiri dengan nama Trump.

Pendekatan sepihak Trump membuatnya dipuji beberapa pendukung pro-Israel, tetapi para kritikus mengatakan dia juga mengorbankan pengaruh AS yang berharga dalam menegosiasikan perdamaian yang lebih luas di wilayah tersebut.

2. Perang Israel-Hamas

Biden menyuarakan dukungan AS untuk Israel dan haknya untuk membela diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel dan lainnya.

“Amerika Serikat berdiri bersama rakyat Israel dalam menghadapi serangan ini, (dukungan AS) sangat kuat dan tak tergoyahkan,” ujar Biden dari Gedung Putih, beberapa jam setelah serangan dan sebelum melakukan perjalanan ke Tel Aviv untuk mendukung Netanyahu. “Israel berhak untuk membela diri dan rakyatnya, titik.”

Meskipun demikian, Biden telah menyarankan pemerintah Israel untuk lebih menahan diri dalam serangannya terhadap warga Palestina di Gaza guna meminimalkan korban sipil dan mengendalikan kekerasan main hakim sendiri terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Dengan meningkatnya kecaman internasional atas tanggapan militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina, para kritikus mengatakan pemerintahan Biden belum berbuat cukup banyak untuk menahan Israel.

Presiden Biden baru-baru ini meningkatkan tekanan untuk gencatan senjata segera dan meluncurkan rencana yang akan membebaskan sandera dan mengakhiri perang secara tuntas.

Sebaliknya, Trump tidak menyatakan keprihatinannya terhadap korban Palestina. Dia bahkan mendesak Israel untuk "menyelesaikan tugas" untuk menghancurkan Hamas.

"Anda harus menyelesaikan perang Anda," tegas Trump kepada surat kabar sayap kanan Israel, Israel Hayom, pada akhir Maret. "Anda harus menyelesaikannya."

Trump menuduh Biden "meninggalkan" Israel ketika pemerintah AS menangguhkan pengiriman bom seberat 2.000 pon ke Israel karena Israel mengancam akan menyerang kota Rafah di Gaza selatan.

Trump mengkritik Israel karena "kalah dalam pertempuran humas" dengan membiarkan gambar-gambar perang di Gaza disebarkan. Dia tidak menjelaskan bagaimana Israel dapat mencegahnya.

3. Negara Palestina

Biden mendukung negara Palestina yang merdeka di samping Israel, gagasan yang tetap dominan dalam posisi komunitas internasional terhadap kawasan tersebut.

"Saat kita melihat ke masa depan, satu-satunya solusi nyata untuk situasi ini adalah solusi dua negara dari waktu ke waktu," ujar Biden dalam pidato Kenegaraannya tahun ini.

Dia menekankan, "Tidak ada jalan lain yang menjamin keamanan dan demokrasi Israel. Tidak ada jalan lain yang menjamin ... bahwa warga Palestina dapat hidup damai (dengan) bermartabat."

Trump telah meremehkan aspirasi negara Palestina, meskipun kadang-kadang dia tidak mengabaikannya sepenuhnya.

Dia menutup Kedutaan Besar Palestina de facto di Washington dan secara umum menolak bertemu dengan para pemimpin Palestina saat menjabat sebagai presiden.

Yang terpenting, keputusan Trump memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem membalikkan kebijakan AS dan internasional selama puluhan tahun yang menganggap penunjukan ibu kota Israel akan ditentukan dalam perjanjian damai terakhir.

Palestina juga mengklaim sebagian Yerusalem sebagai ibu kota mereka.

Biden belum membatalkan langkah Trump, membiarkan kedutaan tetap berada di Yerusalem, juga belum menepati janji membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem Timur, yang secara historis telah melayani warga Palestina dan ditutup oleh Trump.

4. Masa Depan Gaza

Biden bersikeras pengaturan apa pun di masa depan untuk Jalur Gaza akan tetap utuh dan berada di tangan Palestina.

Trump belum menyatakan satu atau lain cara. Namun, sebelumnya dia telah menerima rencana yang diajukan Israel untuk mencaplok Gaza dan bahkan Tepi Barat.

Menantu Trump, Jared Kushner, yang saat itu menjabat sebagai orang kepercayaan presiden untuk Timur Tengah, menyuarakan beberapa ide.

Dia mengatakan kepada seorang pewawancara bahwa dia yakin pilihan terbaik dalam konflik tersebut adalah "menghancurkan sesuatu di Negev," gurun di Israel selatan yang berbatasan dengan Mesir, dan memindahkan warga Palestina ke sana sehingga pasukan Israel dapat "menyelesaikan pekerjaan" di Gaza.

Kushner menyampaikan komentar tersebut kepada Middle East Initiative, program di Universitas Harvard.

Kushner menambahkan "properti tepi laut" Gaza bisa jadi "sangat berharga" dan mengatakan mengizinkan warga Palestina memiliki negara adalah "ide yang sangat buruk."

Tidak jelas peran apa yang akan dia miliki dalam pemerintahan Trump mendatang atau apakah pandangannya mencerminkan pandangan ayah mertuanya.

5. Permukiman Ilegal Israel

Pemerintahan Biden telah menghidupkan kembali kebijakan lama AS bahwa permukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi perdamaian.

Sebagian besar dunia melangkah lebih jauh, dengan mengatakan permukiman tersebut ilegal. Namun, Israel tetap membangunnya, meskipun ada protes dari Departemen Luar Negeri AS.

Pemerintah AS pada bulan Desember memang mengambil langkah yang tidak biasa dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kecil pemukim Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Para pemukim telah merampas tanah warga Palestina, menghancurkan kebun pohon zaitun mereka, dan membakar rumah mereka.

Trump tidak mengambil langkah apa pun sebagai presiden untuk mengendalikan permukiman; pemerintahannya bahkan bergerak untuk melegitimasinya.

Menteri Luar Negeri Trump, Michael R Pompeo, mengatakan pada tahun 2019 bahwa bertentangan dengan kebijakan AS selama puluhan tahun, permukiman Yahudi yang dibangun di Tepi Barat dan wilayah lain yang diklaim oleh Palestina "tidak bertentangan dengan hukum internasional."

Pemerintahan Parta Demokrat dan Republik hingga saat itu menganggap permukiman setidaknya "tidak membantu" penyelesaian damai konflik Israel-Palestina dan dalam beberapa kasus ilegal.

Mengenai masalah ini, pemerintahan Biden membalikkan kebijakan Trump, kembali ke deskripsi tradisional AS meskipun samar, tentang permukiman sebagai bermasalah dan tidak membantu, sambil menolak secara eksplisit menyebutnya ilegal.