Vladimir Putin Umumkan Rusia Bersiap Produksi Rudal Terlarang

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis mengumumkan bahwa industri pertahanan negaranya bersiap untuk mulai memproduksi rudal jarak menengah dan jarak pendek yang dilarang berdasarkan perjanjian dengan Amerika Serikat (AS).

Menurut Putin, perjanjian tersebut; Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, sekarang sudah tidak berlaku lagi.

Perjanjian INF era Perang Dingin telah melarang produksi dan pengerahan sistem rudal-rudal tersebut, tetapi AS telah menarik diri dari perjanjian itu pada tahun 2019.

Moskow sebelumnya memilih untuk mempertahankan larangan tersebut selama Washington juga mematuhinya.

“Seperti yang saya katakan, sehubungan dengan penarikan AS dari perjanjian ini dan pengumuman bahwa mereka akan memulai produksi, kami juga menganggap diri kami berhak untuk memulai penelitian, pengembangan, dan di masa depan, produksi,” kata Putin dalam konferensi pers setelah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Astana, Kazakhstan.



“Kami sedang melakukan R&D (peneletian dan pengembangan) ini, dan kami siap memulai produksi. Pada prinsipnya, kami telah memberikan instruksi yang relevan kepada industri kami,” papar Putin, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (5/7/2024).

Putin menyebutkan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Moskow pekan lalu tentang kemungkinan bahwa Rusia akan melanjutkan produksi sistem rudal yang sebelumnya dilarang, dengan alasan “tindakan permusuhan” AS.

“Kita sekarang tahu bahwa AS tidak hanya memproduksi sistem rudal ini, namun juga membawanya ke Eropa, Denmark, untuk digunakan dalam latihan. Belum lama ini dikabarkan mereka berada di Filipina,” kata Putin saat itu.

Menurutnya, tindakan Washington membuat Moskow tidak punya pilihan selain menghidupkan kembali program rudal jarak menengah dan jarak pendeknya."Program tersebut akan dikerahkan berdasarkan situasi aktual, jika diperlukan," katanya.

Perjanjian INF tahun 1987 telah melarang AS dan Uni Soviet memproduksi dan menggunakan rudal balistik dan jelajah berbasis darat—serta peluncur masing-masing—dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km (310 hingga 3.420 mil).

Perjanjian tersebut tidak memengaruhi sistem berbasis udara atau laut dengan jangkauan yang sama. Hal ini membantu menurunkan ketegangan mengenai penyebaran senjata nuklir di Eropa.

Rusia sebagai penerus Uni Soviet tetap mematuhi perjanjian tersebut, sekaligus meningkatkan kekhawatiran bahwa instalasi AS di Eropa Timur—yang seolah-olah dirancang sebagai pertahanan rudal—melanggar perjanjian tersebut karena peluncur mereka juga mampu mengerahkan amunisi serangan darat.

Pada tahun 2019, Washington menarik diri dari perjanjian tersebut, menuduh Moskow telah melanggarnya tanpa memberikan bukti untuk mendukung klaim tersebut.