Dewan Keamanan Iran: Tidak Ada Pembicaraan dengan AS

Jum'at, 24 Mei 2019 - 02:17 WIB
Dewan Keamanan Iran: Tidak Ada Pembicaraan dengan AS
Dewan Keamanan Iran: Tidak Ada Pembicaraan dengan AS
A A A
TEHERAN - Iran tidak akan mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) dalam keadaan apa pun sementara hak-hak republik Islam tidak dihormati. Hal itu ditegaskan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Iran.

"Kami telah mengatakan dengan jelas, selama hak-hak bangsa kami tidak terpenuhi, selama kata-kata tidak berubah menjadi tindakan, jalan kami akan tetap sama seperti sekarang," kata Keyvan Khosravi.

"Tidak akan ada pembicaraan dalam kondisi apa pun," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (24/5/2019).

Khosravi mengatakan ada peningkatan dalam delegasi resmi yang melakukan perjalanan ke Teheran dari berbagai warga negara, meskipun kebanyakan dari mereka datang atas nama Amerika.

Pernyataan itu tampaknya merujuk pada kunjungan Menteri Luar Negeri Oman Yusef Bin Alavi tiba di Teheran pada hari Senin lalu dan kemudian diikuti oleh direktur politik Kementerian Luar Negeri Jerman Jens Plotner pada hari Kamis ini.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengatakan bersedia melakukan perundingan dengan Iran ketika pihak Teheran siap.

Pemerintahan Trump baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Teheran dengan sanksi dan penumpukan militer di dekat perairan teritorial Iran. AS dan sekutunya mulai meningkatkan patroli keamanan maritim di perairan internasional Teluk Persia minggu ini setelah Washington meningkatkan kekuatan Armada Kelima.

Kelompok Tempur Kapal Induk USS Abraham Lincoln sudah dikerahkan ke Teluk Persia dan pesawat-pesawat pengebom B-52 sudah berpatroli di kawasan itu dalam satu langkah untuk mengirim pesan ancaman kepada Teheran.

Ketegangan di kawasan itu memanas setelah AS mulai menumpuk kekuatan militernya di Timur Tengah dengan dalih Iran sudah merencanakan akan menyerang pasukan Washington dan kepentingannnya di Timur Tengah. Tuduhan itu bersumber dari intelijen AS. Namun, Iran menepisnya dan mengecam tuduhan itu sebagai informasi intelijen palsu seperti yang pernah dilakukan terhadap Irak menjelang invasi tahun 2003.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4732 seconds (0.1#10.140)