8 Tantangan Pemerintahan Modi Mendatang, dari Pajak hingga Pengangguran
Senin, 10 Juni 2024 - 19:31 WIB
loading...
A
A
A
Hubungan dengan Kanada juga tegang setelah Ottawa dan Washington menuduh seorang pejabat India mengarahkan rencana percobaan pembunuhan Gurpatwant Singh Pannun, seorang separatis Sikh dan berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Kanada.
Pada bulan Mei, polisi Kanada menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu dan mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah orang-orang tersebut memiliki hubungan dengan pemerintah India.
Konfederasi Industri India juga meminta pemerintah meninjau kembali struktur pajak keuntungan modal dengan menerapkan konsistensi tarif pajak untuk berbagai kelas aset seperti utang, ekuitas, dan aset tidak bergerak.
Modi pada masa jabatan ketiganya mungkin terpaksa mempertimbangkan penurunan pajak bagi individu untuk meningkatkan konsumsi, yang selama ini menjadi titik lemah dalam perekonomian yang tumbuh pesat.
Melansir Reuters, pendapatan pertanian yang stagnan adalah tanda utama meningkatnya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan di India yang telah menyebabkan protes meluas. BJP telah berjanji untuk melipatgandakan pendapatan pertanian pada tahun 2022 dalam manifestonya pada pemilu lalu, namun gagal mewujudkannya.
Meskipun demikian, Modi telah menetapkan tujuan baru untuk meningkatkan pendapatan per kapita pedesaan sebesar 50% pada tahun 2030 namun para petani masih skeptis terhadap rencana tersebut, menurut laporan Reuters sebelumnya.
![8 Tantangan Pemerintahan Modi Mendatang, dari Pajak hingga Pengangguran]()
Foto/AP
Pada bulan Februari, juru bicara BJP mengatakan Modi dapat menjadikan reformasi ketenagakerjaan sebagai prioritas jika ia memenangkan pemilihan umum. Namun dengan tekanan dari pemerintah koalisi dan oposisi yang lebih kuat, Modi mungkin harus menunda reformasi tersebut.
Peraturan ketenagakerjaan baru, yang akan memudahkan perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat pekerja serta menerapkan pembatasan operasional pada serikat pekerja, telah disetujui oleh parlemen pada tahun 2020, namun peraturan tersebut belum diterapkan karena adanya penolakan dari pekerja dan negara.
Pada masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri, Modi mencoba mendorong undang-undang yang akan mempermudah pembelian tanah untuk koridor industri, perumahan pedesaan dan elektrifikasi, serta untuk tujuan pertahanan. Namun, rencana tersebut ditunda karena mendapat perlawanan keras dari pihak oposisi.
Pada bulan Mei, polisi Kanada menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu dan mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah orang-orang tersebut memiliki hubungan dengan pemerintah India.
6. Permasalahan Pajak
Sebuah lobi industri tahun ini menyerukan peningkatan batas pembebasan pajak bagi individu dan dikaitkan dengan inflasi untuk membantu meningkatkan konsumsi.Konfederasi Industri India juga meminta pemerintah meninjau kembali struktur pajak keuntungan modal dengan menerapkan konsistensi tarif pajak untuk berbagai kelas aset seperti utang, ekuitas, dan aset tidak bergerak.
Modi pada masa jabatan ketiganya mungkin terpaksa mempertimbangkan penurunan pajak bagi individu untuk meningkatkan konsumsi, yang selama ini menjadi titik lemah dalam perekonomian yang tumbuh pesat.
7. Nasib Kaum Petani
Melansir Reuters, pendapatan pertanian yang stagnan adalah tanda utama meningkatnya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan di India yang telah menyebabkan protes meluas. BJP telah berjanji untuk melipatgandakan pendapatan pertanian pada tahun 2022 dalam manifestonya pada pemilu lalu, namun gagal mewujudkannya.
Meskipun demikian, Modi telah menetapkan tujuan baru untuk meningkatkan pendapatan per kapita pedesaan sebesar 50% pada tahun 2030 namun para petani masih skeptis terhadap rencana tersebut, menurut laporan Reuters sebelumnya.
8. Reformasi Ketenagakerjaan
Foto/AP
Pada bulan Februari, juru bicara BJP mengatakan Modi dapat menjadikan reformasi ketenagakerjaan sebagai prioritas jika ia memenangkan pemilihan umum. Namun dengan tekanan dari pemerintah koalisi dan oposisi yang lebih kuat, Modi mungkin harus menunda reformasi tersebut.
Peraturan ketenagakerjaan baru, yang akan memudahkan perusahaan untuk mempekerjakan dan memecat pekerja serta menerapkan pembatasan operasional pada serikat pekerja, telah disetujui oleh parlemen pada tahun 2020, namun peraturan tersebut belum diterapkan karena adanya penolakan dari pekerja dan negara.
Pada masa jabatan pertamanya sebagai perdana menteri, Modi mencoba mendorong undang-undang yang akan mempermudah pembelian tanah untuk koridor industri, perumahan pedesaan dan elektrifikasi, serta untuk tujuan pertahanan. Namun, rencana tersebut ditunda karena mendapat perlawanan keras dari pihak oposisi.
(ahm)
Lihat Juga :
