Aktivitas China di Laut China Selatan Picu Kekhawatiran Krisis Lingkungan
Senin, 27 Mei 2024 - 15:11 WIB
loading...
A
A
A
Namun, setelah perselisihan selama 10 pekan dengan Filipina pada 2012, atol segitiga tersebut berada di bawah kendali China. Sejak saat itu, Coast Guard China hampir selalu hadir di perairan dangkal tersebut selama 11 tahun terakhir.
Pemerintah China menegaskan bahwa perairan dangkal dan perairan di sekitarnya adalah "wilayah melekat”, sebagaimana dinyatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China tahun lalu bahwa Beijing memiliki "kedaulatan yang tidak dapat disangkal”.
Menyusul peralihan kendali ke China, Filipina menduga bahwa kapal penangkap ikan China memulai ekstraksi kerang raksasa yang berharga secara besar-besaran dari laguna tengah dangkalan tersebut. Sebuah laporan yang muncul di South China Morning Post (SCMP) pada awal 2016 menunjukkan bahwa citra satelit menunjukkan adanya jaringan parut yang disebabkan baling-baling.
Hal itu terbukti dalam foto terbaru yang menunjukkan 28 terumbu karang di gugusan pulau Spratly dan Paracel—termasuk Scarborough Shoal. Jaringan parut tersebut merupakan akibat dari pemotongan karang yang dilakukan nelayan dengan menggunakan baling-baling yang dipasang pada perahu kecil.
Dalam konferensi pers, ditampilkan beberapa foto yang menggambarkan para nelayan China terlibat dalam aktivitas memanen kerang raksasa secara besar-besaran selama beberapa tahun, seperti dilansir The Associated Press. Namun, menurut pejabat Filipina, kegiatan tersebut tampaknya telah berhenti pada Maret 2019.
"Kerang raksasa terakhir yang kami amati di Bajo de Masinloc adalah kerang raksasa tersebut," kata Komodor Jay Tarriela, juru bicara PCG. Dia menyatakan bahwa kerusakan yang terlihat pada terumbu karang adalah "bukti kelalaian yang tidak dapat disangkal. Mereka tampaknya kurang memerhatikan ekosistem laut."
Malaya mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesepakatan di dalam pemerintahan untuk memulai tuntutan hukum terhadap China atas kerusakan terumbu karang dan fitur-fitur lainnya di Laut China Selatan.
Pada 2013, Manila mengajukan kasus komprehensif ke pengadilan arbitrase di Den Haag, yang menentang legitimasi klaim maritim "sembilan garis putus-putus" China di Laut China Selatan. Pengadilan tersebut sebagian besar memihak Filipina tiga tahun kemudian.
Namun, pemerintah China telah menolak keputusan tersebut dan kemungkinan juga akan menolak permintaan Manila untuk memasukkan Scarborough Shoal ke dalam pemeriksaan lingkungan maritim internasional.
Pemerintah China menegaskan bahwa perairan dangkal dan perairan di sekitarnya adalah "wilayah melekat”, sebagaimana dinyatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri China tahun lalu bahwa Beijing memiliki "kedaulatan yang tidak dapat disangkal”.
Menyusul peralihan kendali ke China, Filipina menduga bahwa kapal penangkap ikan China memulai ekstraksi kerang raksasa yang berharga secara besar-besaran dari laguna tengah dangkalan tersebut. Sebuah laporan yang muncul di South China Morning Post (SCMP) pada awal 2016 menunjukkan bahwa citra satelit menunjukkan adanya jaringan parut yang disebabkan baling-baling.
Hal itu terbukti dalam foto terbaru yang menunjukkan 28 terumbu karang di gugusan pulau Spratly dan Paracel—termasuk Scarborough Shoal. Jaringan parut tersebut merupakan akibat dari pemotongan karang yang dilakukan nelayan dengan menggunakan baling-baling yang dipasang pada perahu kecil.
Dalam konferensi pers, ditampilkan beberapa foto yang menggambarkan para nelayan China terlibat dalam aktivitas memanen kerang raksasa secara besar-besaran selama beberapa tahun, seperti dilansir The Associated Press. Namun, menurut pejabat Filipina, kegiatan tersebut tampaknya telah berhenti pada Maret 2019.
"Kerang raksasa terakhir yang kami amati di Bajo de Masinloc adalah kerang raksasa tersebut," kata Komodor Jay Tarriela, juru bicara PCG. Dia menyatakan bahwa kerusakan yang terlihat pada terumbu karang adalah "bukti kelalaian yang tidak dapat disangkal. Mereka tampaknya kurang memerhatikan ekosistem laut."
Konflik Geopolitik di Laut China Selatan
Malaya mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesepakatan di dalam pemerintahan untuk memulai tuntutan hukum terhadap China atas kerusakan terumbu karang dan fitur-fitur lainnya di Laut China Selatan.
Pada 2013, Manila mengajukan kasus komprehensif ke pengadilan arbitrase di Den Haag, yang menentang legitimasi klaim maritim "sembilan garis putus-putus" China di Laut China Selatan. Pengadilan tersebut sebagian besar memihak Filipina tiga tahun kemudian.
Namun, pemerintah China telah menolak keputusan tersebut dan kemungkinan juga akan menolak permintaan Manila untuk memasukkan Scarborough Shoal ke dalam pemeriksaan lingkungan maritim internasional.
Lihat Juga :
