Skandal Seks Besar-besaran Sekutu PM Modi Guncang India, Ada 3.000 Video dan Foto

NEW DELHI - Seorang politisi India, yang dikenal sebagai sekutu politik Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, terlibat skandal seks besar-besaran.

Ada sekitar 3.000 video dan foto skandal seks politisi tersebut yang mengguncang publik di tengah pemilu.

PM Modi, yang diperkirakan akan memperpanjang jabatannya setelah 10 tahun berkuasa, mendapat kecaman politik setelah baru-baru ini berfoto bersama Prajwal Revanna, yang kini terjerat skandal seks besar-besaran.

Revanna, adalah anggota Janata Dal, yang saat ini beraliansi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi.

Politisi 33 tahun tersebut, yang juga merupakan cucu mantan Perdana Menteri HD Deve Gowda, diduga memfilmkan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita.



Setidaknya hampir 300 video diduga telah dibocorkan oleh mantan sopirnya.

Prajwal membantah terlibat kasus tersebut, mengeklaim bahwa video tersebut telah direkayasa. Namun dia telah melarikan diri ke Jerman setelah diskors oleh partainya, Janata Dal.

Partai tersebut berperan penting dalam rencana BJP untuk mengumpulkan mayoritas koalisi di negara bagian Karnataka.

Tentu saja, partai oposisi utama India, Kongres Nasional India, mengkritik keras Modi dan BJP.

Para politisi rival Modi telah bermunculan di media sosial, dengan protes pecah di kota Hubballi, Hassan dan Bengaluru.

Negara demokrasi terbesar di dunia ini sedang menggelar pemilu yang diikuti lebih dari 970 juta pemilih. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 Juni 2024.

“Mendengar kejahatan kejinya saja sudah membuat hati saya bergetar. Dia telah menghancurkan kehidupan ratusan wanita. Modi, apakah Anda tetap diam?” tulis Sekretaris Jenderal Kongres Nasional India Priyanka Gandhi Vadra di X.

BJP juga dituduh oleh anggota Kongres Nasional India mengetahui video tersebut sebelum dibocorkan.

Pada 2023, pemimpin BJP Karnataka Devarajegowda memperingatkan partainya agar tidak mencalonkan Prajwal sebagai kandidat dari wilayah Hassan.

“Ada tuduhan serius terhadap beberapa pemimpin keluarga Deve Gowda (termasuk Prajwal Revanna, calon NDA) dari JD (S), partai yang bersekutu dengan kami,” demikian isi suratnya.

Gowda, kakek Prajwal Revanna, bersikeras bahwa keluarganya dan pimpinan partai saat ini tidak tahu tentang kasus itu sebelumnya.

"Jika ada kesalahan, harus diambil tindakan," katanya.

Alka Lamba, presiden sayap perempuan Kongres Nasional India, mengatakan skandal itu telah “mengguncang hati nurani” India.

“Dalam video-video ini, beberapa direkam tanpa persetujuan korban, perempuan-perempuan memohon agar diampuni, namun anggota parlemen Prajwal Revanna terus melakukan tindakan brutal dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka,” katanya.

Investigasi polisi kini telah diluncurkan oleh pemerintah negara bagian yang dipimpin Kongres Nasional India atas tuduhan skandal tersebut.

Sementara itu, S Prakash, juru bicara utama BJP di Karnataka, mengutuk tindakan yang digambarkan dalam video tersebut dan mengkritik pemerintah negara bagian karena mempolitisasi masalah tersebut.

“Kasus anggota parlemen Prajwal Revanna sangat mengejutkan. Pendirian BJP mengenai masalah ini jelas—kami mendukung kekuatan Nari Shakti [kekuatan perempuan]. BJP tidak akan pernah mentolerir penghinaan terhadap Nari Shakti,” kata S Prakash, juru bicara ketua BJP Karnataka, melalui publikasiAl Jazeera, Kamis (2/5/2024).

“Meskipun pemerintahan Kongres [Nasional India] berkuasa di Karnataka, mereka lebih berpolitik dibandingkan mengambil tindakan tegas. Daripada bertanya kepada kami, anggota Kongres seharusnya mempertanyakan pemerintahan Kongres di negara bagian tersebut.”

Awal pekan ini, Modi membantah bahwa negaranya sedang menuju ke arah otokrasi, menyusul tuduhan bahwa pemerintahnya mengatur penyelidikan kriminal untuk melemahkan saingannya menjelang pemilihan umum yang sedang berlangsung.

Pemimpin India berusia 73 tahun ini tetap populer setelah satu dekade menjabat, dan dia diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga ketika pemilu nasional yang berlangsung selama enam minggu berakhir pada bulan Juni.

Prospeknya didudukung oleh beberapa investigasi kriminal terhadap lawan politiknya, termasuk penyelidikan pajak yang pada bulan Februari membekukan rekening bank Kongres Nasional India, partai oposisi terbesar di India.

Namun Modi mengatakan anggapan bahwa India akan menjadi “otokrasi elektoral” di bawah pemerintahannya adalah sebuah fiksi yang disebarkan oleh para pesaingnya yang tidak puas.

“Karena pihak oposisi tidak mampu memperoleh kekuasaan, mereka mulai memfitnah India di panggung dunia,” katanya kepada surat kabar Times of India dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin.

“Mereka menyebarkan desas-desus tentang rakyat kita, demokrasi kita, dan institusi kita.”

Peringkat kebebasan pers di India telah menurun drastis sejak Modi menjabat pada tahun 2014, sementara pembatasan terhadap masyarakat sipil telah menyebabkan kelompok hak asasi manusia (HAM) seperti Amnesty International sangat dibatasi operasi lokal mereka.

Tahun ini Modi ditantang oleh aliansi lebih dari dua lusin partai politik, beberapa di antaranya memiliki pemimpin yang sedang diselidiki atau dipenjara dan menghadapi tuntutan pidana.