Dibully AS, China Siap Balas Dendam

BEIJING - Beijing menganggap rancangan undang-undang anti-China yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebagai tindakan bullying atau perundungan.

Pemerintah China menyatakan siap melakukan pembalasan yang kuat jika Washington tidak mengubah arahnya terhadap inisiatif yang bermusuhan tersebut.

Beijing mempermasalahkan rencana AS untuk melawan pengaruh China dengan menghabiskan USD8 miliar untuk inisiatif keamanan Indo-Pasifik, termasuk bantuan militer ke Taiwan, serta undang-undang baru yang akan melarang TikTok jika platform berbagi video tersebut tidak dijual oleh perusahaan induknya di China dalam waktu 12 bulan.



Biden telah menyerukan untuk mengakhiri ketergantungan AS pada impor bahan-bahan dari China dan menyebut para pemimpin China sebagai “orang jahat” yang akan melakukan hal-hal buruk ketika mereka mempunyai masalah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengeklaim pada hari Senin bahwa tindakan terbaru AS melanggar kedaulatan China.

“Kami mendesak AS untuk menghormati kepentingan inti dan kekhawatiran utama China, dan tidak menerapkan pasal-pasal negatif mengenai China,” kata Lin di Beijing.

“Jika tidak, China akan mengambil tindakan yang kuat dan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan kami," lanjut Lin, yang dilansir Russia Today, Selasa (30/4/2024).

China mengeklaim kedaulatan atas Taiwan, yang dipandangnya sebagai provinsi yang memisahkan diri--sebuah posisi yang telah diakui, tanpa didukung oleh AS, sejak tahun 1970-an.

Washington juga mempertahankan kebijakan “ambiguitas strategis", yang berarti AS berupaya mencegah perebutan Taiwan oleh China dengan membuka kemungkinan bahwa hal itu akan membantu mempertahankan pulau dengan pemerintahan mandiri tersebut.