Pertama Kali dalam Sejarah, AS Jatuhkan Sanksi ke Batalion Netzah Yehuda, Israel Terkejut dan Marah
loading...
Batalion Netzah Yehuda akan diberi sanksi oleh AS. Foto/AP
A
A
A
GAZA - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan mengumumkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda IDF atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Demikian dilaporkan situs berita Axios. Ini merupakan pertama kalinya AS mengambil langkah seperti itu.
Batalion tersebut telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina, terutama termasuk kematian Omar As'ad pada tahun 2022, seorang warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun yang meninggal setelah ditahan, diborgol, ditutup matanya, dan kemudian ditinggalkan dalam kondisi hampir beku oleh tentara batalion.
Melansir Times of Israel, Zionis memindahkan unit tersebut keluar dari Tepi Barat pada bulan Desember 2022 – meskipun mereka membantah melakukan hal tersebut karena perilaku tentara – dan sejak itu sebagian besar unit tersebut bertugas di bagian utara negara tersebut. Pesawat ini juga telah dikerahkan ke Jalur Gaza di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Hamas.
Rencana AS yang dilaporkan mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“IDF tidak boleh dikenai sanksi!” tulisnya di X. “Saya telah berupaya dalam beberapa minggu terakhir untuk menentang sanksi terhadap warga Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan pemerintah Amerika.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teroris, niat untuk mengeluarkan sanksi terhadap unit di IDF adalah hal yang sangat absurd dan rendahnya moral,” tambahnya, berkomitmen untuk melawan tindakan tersebut.
Menteri kabinet perang berhaluan tengah, Benny Gantz, ikut mengkritik hal tersebut, dengan mengatakan bahwa unit infanteri adalah “bagian integral dari IDF” dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Dia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang “kuat dan independen” yang mampu menangani dugaan pelanggaran.
“Kami sangat menghormati teman-teman Amerika kami, namun menjatuhkan sanksi terhadap unit tersebut adalah preseden berbahaya dan mengirimkan pesan yang salah kepada musuh-musuh kita di saat perang,” kata Gantz, seraya berjanji untuk “mengambil tindakan agar keputusan ini tidak berdampak buruk.” lulus."
Ekspresi keterkejutan dan kemarahan di Israel muncul tak lama setelah para pemimpin menyuarakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AS setelah DPR AS mengesahkan paket bantuan militer besar-besaran untuk negara Yahudi tersebut.
Mengutip sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya, laporan Axios mengatakan sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata AS ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-Ortodoks dan mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan AS atau mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang didanai AS, berdasarkan Hukum Leahy.
Batalion tersebut telah menjadi pusat beberapa kontroversi di masa lalu terkait dengan ekstremisme sayap kanan dan kekerasan terhadap warga Palestina, terutama termasuk kematian Omar As'ad pada tahun 2022, seorang warga Amerika keturunan Palestina berusia 78 tahun yang meninggal setelah ditahan, diborgol, ditutup matanya, dan kemudian ditinggalkan dalam kondisi hampir beku oleh tentara batalion.
Melansir Times of Israel, Zionis memindahkan unit tersebut keluar dari Tepi Barat pada bulan Desember 2022 – meskipun mereka membantah melakukan hal tersebut karena perilaku tentara – dan sejak itu sebagian besar unit tersebut bertugas di bagian utara negara tersebut. Pesawat ini juga telah dikerahkan ke Jalur Gaza di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Hamas.
Rencana AS yang dilaporkan mendapat tanggapan pedas dari para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“IDF tidak boleh dikenai sanksi!” tulisnya di X. “Saya telah berupaya dalam beberapa minggu terakhir untuk menentang sanksi terhadap warga Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan pemerintah Amerika.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi monster teroris, niat untuk mengeluarkan sanksi terhadap unit di IDF adalah hal yang sangat absurd dan rendahnya moral,” tambahnya, berkomitmen untuk melawan tindakan tersebut.
Menteri kabinet perang berhaluan tengah, Benny Gantz, ikut mengkritik hal tersebut, dengan mengatakan bahwa unit infanteri adalah “bagian integral dari IDF” dan terikat oleh hukum militer dan internasional. Dia menambahkan bahwa Israel memiliki pengadilan yang “kuat dan independen” yang mampu menangani dugaan pelanggaran.
“Kami sangat menghormati teman-teman Amerika kami, namun menjatuhkan sanksi terhadap unit tersebut adalah preseden berbahaya dan mengirimkan pesan yang salah kepada musuh-musuh kita di saat perang,” kata Gantz, seraya berjanji untuk “mengambil tindakan agar keputusan ini tidak berdampak buruk.” lulus."
Ekspresi keterkejutan dan kemarahan di Israel muncul tak lama setelah para pemimpin menyuarakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AS setelah DPR AS mengesahkan paket bantuan militer besar-besaran untuk negara Yahudi tersebut.
Mengutip sumber Amerika yang tidak disebutkan namanya, laporan Axios mengatakan sanksi tersebut akan melarang pengiriman senjata AS ke unit infanteri yang sebagian besar ultra-Ortodoks dan mencegah tentaranya berlatih dengan pasukan AS atau mengambil bagian dalam kegiatan apa pun yang didanai AS, berdasarkan Hukum Leahy.
Lihat Juga :
