Terungkap, Rusia 3 Kali Ingin Gabung NATO tapi Selalu Ditolak

MOSKOW - Hari Minggu (31/3/2024) menandai peringatan 70 tahun tawaran diplomatik Uni Soviet (sekarang bernama Rusia ) yang jarang diketahui agar Soviet bergabung dengan NATO dan mengakhiri persaingan keamanan Perang Dingin di Eropa lebih awal.

Upaya Moskow menjadi anggota NATO itu setidaknya sudah tiga kali dicoba dari era Soviet hingga setelah menjadi negara bernama Rusia yang sekarang. Namun, selama tiga kesempatan itu pula, upaya tersebut ditolak.

Mengutip laporan Sputnik, Senin (1/4/2024), pada 31 Maret 1954, Menteri Luar Negeri Soviet Vyacheslav Molotov mengejutkan rekan-rekannya di Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris dengan nota diplomatik yang menyatakan kesiapan Moskow untuk bergabung dengan NATO.

"Jika Uni Soviet bergabung, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) tidak lagi menjadi kelompok negara-negara militer yang tertutup dan, membuka pintunya bagi negara-negara Eropa lainnya, memfasilitasi terciptanya sistem keamanan kolektif yang efektif di Eropa yang akan sangat penting untuk memperkuat perdamaian universal," bunyi catatan diplomatik saat itu.



Setelah memikirkan proposal Soviet yang mengejutkan selama lebih dari sebulan, Washington akhirnya menanggapinya dengan mengirimkan pesan kepada Moskow pada 7 Mei 1954.

Menurut AS, sifat proposal semacam itu tidak realistis. "Proposal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pertahanan dan keamanan negara-negara Barat," bunyi balasan Washington kala itu.

Didirikan pada April 1949, tujuan resmi NATO berpusat pada mencegah ekspansionisme Soviet melalui pertahanan kolektif bagi anggotanya, yang awalnya berjumlah 12 negara.

Di balik layar, arsitektur keamanan pascaperang yang diciptakan Amerika Serikat mempunyai tujuan lain, termasuk kendali atas urusan dalam negeri negara-negara Eropa.

Seperti yang pernah dikatakan dan menjadi terkenal oleh Lord Hastings Ismay, sekretaris jenderal pertama aliansi tersebut, tujuan NATO adalah untuk menjauhkan Uni Soviet, Amerika, dan Jerman.

Sebelum mengirimkan surat pada bulan Maret 1954, diplomat Soviet melakukan beberapa upaya lain untuk menyampaikan kepada Washington minat Uni Soviet untuk bergabung dengan NATO sebagai mekanisme keamanan kolektif Eropa.

Seperti yang dikatakan oleh diplomat veteran Soviet Andrei Gromyko pada tahun 1951, “jika perjanjian ini ditujukan untuk melawan pemulihan agresi Jerman, Uni Soviet akan bergabung dengan NATO.”

Pada 1952, pemimpin Soviet Joseph Stalin dilaporkan mengatakan kepada Duta Besar Prancis Louis Joxe bahwa jika NATO adalah organisasi yang damai dan mematuhi Piagam PBB—sebagaimana digambarkan oleh Presiden Charles De Gaulle—, Uni Soviet mungkin akan mempertimbangkan keanggotaan.

Pada tahun yang sama, Stalin mengirimkan serangkaian pesan diplomatik kepada negara-negara Barat yang mengusulkan penyatuan kembali Jerman sebagai kekuatan netral di pusat Eropa yang memisahkan blok Timur dan Barat.

Austria menjadi negara seperti itu pada tahun 1955, dengan Uni Soviet menarik pasukannya sebagai imbalan atas komitmen Wina untuk netralitas (yang, kebetulan, terus dipertahankan hingga saat ini).

Pada periode pasca-Perang Dingin, pada awal tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Rusia yang bangkit dari keterpurukan Uni Soviet kembali menyatakan minatnya untuk menjadi anggota NATO—atau setidaknya bermitra dengan aliansi Barat—demi kepentingan perdamaian dan keamanan di Eropa.

Presiden Boris Yeltsin dan Menteri Luar Negeri pertamanya Andrei Kozyrev, yang terkenal dengan sindiran bahwa Rusia “tidak memiliki kepentingan nasional selain dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang abstrak, mengadakan negosiasi intensif dengan pemerintahan Bill Clinton pada awal hingga pertengahan tahun 1990-an mengenai prospek keanggotaan Rusia dalam aliansi NATO.

Clinton berhasil menarik perhatian Yeltsin, dan pemimpin Rusia tersebut menerima jaminan AS yang “brilian” bahwa Rusia akan diperlakukan sebagai “mitra yang setara", dan dengan enggan menerima putaran pertama ekspansi ke arah timur yang dilakukan aliansi NATO dengan Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko.

Setelah menjadi presiden, Vladimir Putin juga memutuskan untuk menyelidiki niat AS terhadap Rusia pada awal abad ke-21, mengingat dalam wawancaranya baru-baru ini dengan Tucker Carlson bahwa dia telah menanyakan pendapat Clinton secara langsung pada 2017 tentang gagasan Rusia bergabung dengan NATO.

“Saya menjadi presiden pada tahun 2000. Saya berpikir: oke, masalah Yugoslavia sudah selesai, tapi kita harus mencoba memulihkan hubungan. Mari kita buka kembali pintu yang coba dilalui oleh Rusia...Pada pertemuan di Kremlin ini dengan Presiden Bill Clinton yang akan segera habis masa jabatannya, tepat di sini, di ruangan sebelah, saya bertanya kepadanya, 'Bill, apakah menurut Anda jika Rusia meminta untuk bergabung dengan NATO? Menurut Anda hal itu akan terjadi?' Tiba-tiba, dia berkata 'Anda tahu, ini menarik, menurut saya begitu',” kata Putin mengingat jawaban Clinton.

“Tetapi pada malam harinya, saat kami makan malam, dia berkata, ‘Anda tahu, saya sudah berbicara dengan tim saya, tidak-tidak, itu tidak mungkin sekarang'," lanjut Putin menirukan jawaban Clinton.

“Jika dia menjawab 'ya', proses pemulihan hubungan akan dimulai, dan pada akhirnya hal itu mungkin akan terjadi jika kita melihat adanya keinginan tulus dari pihak mitra kami. Tapi itu tidak terjadi. Ya, tidak berarti tidak, oke, baiklah,” kata Putin.

"NATO tidak mungkin menerima Uni Soviet ke dalam aliansi tersebut pada tahun 1950-an karena mentalitas Perang Dingin yang lazim di Barat pada saat itu," kata Michael Maloof, mantan analis kebijakan keamanan senior di Pentagon.

"Setelah Uni Soviet runtuh, ada dorongan lain bagi Rusia untuk menjadi anggota,” imbuh Maloof kepada Sputnik.

“Sejak awal Yeltsin ingin melakukan hal tersebut, dan Putin, yang seluruh orientasi dan latar belakang profesionalnya berada di Barat, juga memiliki ketertarikan yang sama pada awalnya," papar pengamat tersebut.

Setiap kali, NATO bisa menggunakan alasan ideologi yang tidak sesuai untuk menolak kemajuan Moskow, kata Maloof, mulai dari kekhawatiran atas penyebaran komunisme selama Perang Dingin, hingga ketidakcocokan sistem politik Rusia pasca-Soviet dengan sistem politik Barat.

“Anda tahu, setiap orang mempunyai interpretasinya masing-masing tentang apa itu ‘demokrasi’. Jadi, mereka menjalankan NATO dan menetapkan aturan mereka sendiri dan [Rusia] tidak mematuhi aturan tersebut. Turki mengalami hal itu cukup lama. Dan mereka masih mengalaminya hingga saat ini dalam upaya bergabung dengan Uni Eropa,” kata Maloof.

Yang lebih serius, kata Maloof, adalah faktor "deep state" permanen di Washington, khususnya gerakan neokonservatif melawan Rusia, sebelumnya Uni Soviet, yang terwujud dalam diri orang-orang seperti mantan wakil menteri luar negeri Victoria Nuland. "Ambisi orang-orang ini adalah untuk membendung, atau bahkan menghancurkan Rusia," katanya.

Tidak ada “tombol hidup dan mati” untuk permusuhan semacam ini, kata Maloof, menunjuk pada kelembaman birokrasi di NATO dan Washington, belum lagi kepentingan finansial yang terlibat.

“Sulit untuk membuat orang beralih ke pola pikir lain, khususnya di komunitas intelijen," imbu pengamat tersebut.

“Kami sudah menjalankan praktik selama 50 tahun di Uni Soviet, dan Anda memiliki banyak birokrat di komunitas intelijen yang [mempertimbangkan untuk memusuhi Rusia] sebagai ‘titik terbaik’ mereka, seolah-olah mereka merasa nyaman dalam pekerjaan mereka. Itulah keahlian mereka. Perubahan tersebut [setelah tahun 1991] benar-benar asing bagi mereka. Bahkan Putin awalnya ingin bergabung dengan NATO, namun dia mulai melihat reaksi yang semakin bermusuhan dari Barat. Jadi Putin mulai lebih tertarik pada gerakan Eurasia, terutama setelah kudeta yang disponsori AS pada tahun 2014 di Ukraina," kata Maloof.

Maloof yakin, sebagian dari permusuhan itu bahkan bermuara pada pertikaian darah kuno yang tersembunyi.

“Contohnya Victoria Nuland. Sebelum dia meninggalkan [pekerjaannya di Departemen Luar Negeri AS] dia mempelopori seluruh ‘upaya Ukraina’. Mengapa? Tentang apa fanatismenya? Ternyata keluarganya berasal dari Ukraina bagian barat. Dia hanya ingin ‘harta miliknya’ kembali, ‘tanahnya’ kembali. Anda bisa melihat persaingan kuno ini terus berlanjut,” kata Maloof.

"Itu juga mengapa orang Polandia begitu terpesona dengan Ukraina,” lanjut Maloof, menunjuk pada penaklukan Warsawa atas sebagian besar wilayah Ukraina modern sejak abad ke-14.

"Perseteruan kuno ini seperti kanker yang tidak aktif," terang Maloof. "Yang, jika diperparah akan muncul kembali untuk memicu konflik."

Maloof melanjutkan, alasan lain mengapa Rusia tidak pernah bisa bergabung dengan aliansi tersebut adalah karena Moskow selalu menganggap dirinya sebagai kekuatan besar, sebuah negara yang berhak untuk dianggap sebagai mitra setara.

“Kami memperhatikan hal ini, khususnya dalam negosiasi yang mengarah pada tuntutan Putin pada bulan Desember 2021 ketika dia mengatakan 'Anda harus menghentikan ekspansi NATO, termasuk di Ukraina' dan 'bahwa ini adalah garis merah bagi kami'...Reaksi [dari Barat] adalah 'baiklah, pada dasarnya kami akan melakukan apa pun yang kami inginkan'. Mereka tidak menganggapnya serius. Dan pihak Rusia merasa bahwa AS merendahkan Rusia,” kata pengamat tersebut.