AS Tawarkan Danai Pasukan Penjaga Perdamaian di Gaza
Sabtu, 30 Maret 2024 - 00:01 WIB
loading...
Demonstran menyerukan gencatan senjata di Gaza, dalam unjuk rasa di luar Radio City Music Hall di Manhattan, saat acara penggalangan dana untuk Presiden AS Joe Biden, yang dihadiri mantan Presiden AS Barack Obama dan Bill Clinton, di New York City, AS, 28
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menawarkan pendanaan kepada mitranya di Timur Tengah untuk pasukan penjaga perdamaian di Gaza.
Pasukan itu akan mengawasi daerah kantong Palestina setelah permusuhan dengan Israel berakhir, menurut laporan Politico pada Kamis (28/3/2024).
Gaza telah hancur setelah lima bulan dibombardir dan dikepung Israel, dan menurut kelompok bantuan, Gaza berada di ambang kelaparan.
Israel berupaya melenyapkan kelompok bersenjata Palestina Hamas, yang melancarkan serangan dari daerah kantong tersebut ke Israel selatan pada bulan Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang.
Rezim kolonial Israel telah membunuh lebih dari 32.600 orang di Gaza sejak itu, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Meskipun masih belum jelas kapan pertempuran di Gaza akan berakhir, AS telah melibatkan mitra regionalnya untuk mendiskusikan bagaimana situasi yang akan terjadi “sehari setelah” perang.
“Washington telah menawarkan membayar pasukan penjaga perdamaian yang tidak mencakup tentara AS dan dapat dipimpin warga Palestina,” ungkap empat sumber resmi, termasuk dua sumber dari Pentagon, mengatakan kepada Politico.
Baca juga: Warga Israel Pelihara Sapi Merah, Ingin Bangun Kuil Yahudi di Masjid Al-Aqsa
Negara-negara Arab menginginkan komitmen yang jelas terhadap negara Palestina sebagai bagian dari resolusi tersebut, menurut outlet tersebut.
Sumber itu menambahkan Israel “enggan untuk melakukan pembicaraan ini” sampai mereka mengalahkan Hamas, tujuan yang menurut para pengamat mungkin mustahil untuk dicapai.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah tidak mengizinkan pembentukan negara Palestina.
“Israel adalah tiang utama,” ujar seorang pejabat militer yang tidak mau disebutkan namanya kepada Politico. “Akan menjadi sebuah hal yang baik jika pemerintahan (AS) dan pemerintah Israel sejalan dalam hal ini, namun kenyataannya tidak demikian.”
Keretakan antara Washington dan negara kolonial Israel semakin terlihat jelas. Awal pekan ini, AS mengizinkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera disahkan di Dewan Keamanan PBB.
Washington abstain dalam pemungutan suara tersebut, berbeda dengan upaya sebelumnya yang memveto usulan dokumen dengan kata-kata yang sama.
Sebelumnya pada Maret, Pemimpin Senat AS Chuck Schumer mengatakan di majelis bahwa, “Netanyahu telah tersesat karena membiarkan kelangsungan politiknya lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik Israel.”
Pernyataan tersebut ditegur Israel dan pimpinan Kongres dari Partai Republik, meskipun Presiden AS Joe Biden mengatakan sekutu utamanya telah menyampaikan “pidato yang baik.”
Pasukan itu akan mengawasi daerah kantong Palestina setelah permusuhan dengan Israel berakhir, menurut laporan Politico pada Kamis (28/3/2024).
Gaza telah hancur setelah lima bulan dibombardir dan dikepung Israel, dan menurut kelompok bantuan, Gaza berada di ambang kelaparan.
Israel berupaya melenyapkan kelompok bersenjata Palestina Hamas, yang melancarkan serangan dari daerah kantong tersebut ke Israel selatan pada bulan Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang.
Rezim kolonial Israel telah membunuh lebih dari 32.600 orang di Gaza sejak itu, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Meskipun masih belum jelas kapan pertempuran di Gaza akan berakhir, AS telah melibatkan mitra regionalnya untuk mendiskusikan bagaimana situasi yang akan terjadi “sehari setelah” perang.
“Washington telah menawarkan membayar pasukan penjaga perdamaian yang tidak mencakup tentara AS dan dapat dipimpin warga Palestina,” ungkap empat sumber resmi, termasuk dua sumber dari Pentagon, mengatakan kepada Politico.
Baca juga: Warga Israel Pelihara Sapi Merah, Ingin Bangun Kuil Yahudi di Masjid Al-Aqsa
Negara-negara Arab menginginkan komitmen yang jelas terhadap negara Palestina sebagai bagian dari resolusi tersebut, menurut outlet tersebut.
Sumber itu menambahkan Israel “enggan untuk melakukan pembicaraan ini” sampai mereka mengalahkan Hamas, tujuan yang menurut para pengamat mungkin mustahil untuk dicapai.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah tidak mengizinkan pembentukan negara Palestina.
“Israel adalah tiang utama,” ujar seorang pejabat militer yang tidak mau disebutkan namanya kepada Politico. “Akan menjadi sebuah hal yang baik jika pemerintahan (AS) dan pemerintah Israel sejalan dalam hal ini, namun kenyataannya tidak demikian.”
Keretakan antara Washington dan negara kolonial Israel semakin terlihat jelas. Awal pekan ini, AS mengizinkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera disahkan di Dewan Keamanan PBB.
Washington abstain dalam pemungutan suara tersebut, berbeda dengan upaya sebelumnya yang memveto usulan dokumen dengan kata-kata yang sama.
Sebelumnya pada Maret, Pemimpin Senat AS Chuck Schumer mengatakan di majelis bahwa, “Netanyahu telah tersesat karena membiarkan kelangsungan politiknya lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik Israel.”
Pernyataan tersebut ditegur Israel dan pimpinan Kongres dari Partai Republik, meskipun Presiden AS Joe Biden mengatakan sekutu utamanya telah menyampaikan “pidato yang baik.”
(sya)
Lihat Juga :
