Anggota Komite HAM PBB dari Senegal Kritik Netralitas Presiden Jokowi pada Pemilu 2024
Sabtu, 16 Maret 2024 - 16:16 WIB
loading...
Sidang Komite HAM PBB menyoroti netralitas Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Foto/Reuters
A
A
A
WINA - Anggota komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dari Senegal Bacre Waly Ndiaye menyoroti tentang netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. Itu berkaitan dengan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.
Kritik Ndiaye dilakukan saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/3/2024). Dia mengungkapkan, adanya perubahan peraturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi pada menit-menit akhir pemilu 2024.
"Pada Februari 2024, Indonesia mengadakan pemilu presiden. Kampanye ini diadakan setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan calon yang memperbolehkan anak presiden untuk mengikut pencalonan pada pemilu untuk ikut serta dalam pencalonan pemilu," ungkap Ndiaye.
Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti Ungkap Pertanda Jokowi Personifikasikan Diri seorang Raja
Ndiaye juga mempertanyakan intervensi pejabat pemerintahan Indonesia untuk mempengaruhi proses pemilu. Dia meminta komite HAM untuk menyelidiki insiden tersebut.
"Langkah apa saja dilakukan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden agar tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu secara tidak semestinya? Apakah tuduhan kami soal intervensi pemilu sudah diselidiki?" tanya Ndiaye.
Sayangnya, perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat tidak memberikan respons atas protes dari Senegal tersebut. Dia justru menjawab isu lainnya.
Delegasi Indonesia menjawab isu tentang isu Papua hingga kasus lainnya.
Kritik Ndiaye dilakukan saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/3/2024). Dia mengungkapkan, adanya perubahan peraturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi pada menit-menit akhir pemilu 2024.
"Pada Februari 2024, Indonesia mengadakan pemilu presiden. Kampanye ini diadakan setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan calon yang memperbolehkan anak presiden untuk mengikut pencalonan pada pemilu untuk ikut serta dalam pencalonan pemilu," ungkap Ndiaye.
Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti Ungkap Pertanda Jokowi Personifikasikan Diri seorang Raja
Ndiaye juga mempertanyakan intervensi pejabat pemerintahan Indonesia untuk mempengaruhi proses pemilu. Dia meminta komite HAM untuk menyelidiki insiden tersebut.
"Langkah apa saja dilakukan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden agar tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu secara tidak semestinya? Apakah tuduhan kami soal intervensi pemilu sudah diselidiki?" tanya Ndiaye.
Sayangnya, perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat tidak memberikan respons atas protes dari Senegal tersebut. Dia justru menjawab isu lainnya.
Delegasi Indonesia menjawab isu tentang isu Papua hingga kasus lainnya.
(ahm)
Lihat Juga :
