8 Alasan Pemerintah Haiti Meminta Bantuan Pasukan Multinasional
Rabu, 06 Maret 2024 - 21:21 WIB
loading...
A
A
A
Beberapa negara lainnya telah memberikan komitmen dukungan yang tidak ditentukan secara spesifik, terutama Spanyol dan Jamaika. Miami Herald telah melaporkan komitmen dari Mongolia, Guatemala, Italia dan Peru, dan El Salvador mengatakan mereka telah menawarkan "misi studi" untuk berbagi keahlian teknis yang dipelajari dari tindakan keras keamanan yang dilakukan negara Amerika Tengah tersebut.
![8 Alasan Pemerintah Haiti Meminta Bantuan Pasukan Multinasional]()
Foto/Reuters
Negara tetangganya, Republik Dominika, meskipun menyerukan pengerahan pasukan, sudah jelas tidak akan berpartisipasi dalam pasukan tersebut dan telah mendirikan pagar perbatasan serta meningkatkan patroli keamanannya. Presiden Haiti mengatakan dia tidak akan mengizinkan kamp pengungsi Haiti berada di wilayahnya.
Negara yang berbagi pulau miliknya dengan Haiti, telah mendeportasi puluhan ribu orang kembali melintasi perbatasan pada tahun lalu, yang menuai kritik dari PBB dan kelompok hak asasi manusia, dan tidak mengizinkan bayi migran Haiti yang lahir di negara tersebut untuk memiliki kewarganegaraan Dominika.
![8 Alasan Pemerintah Haiti Meminta Bantuan Pasukan Multinasional]()
Foto/Reuters
PBB telah memberi wewenang kepada Misi Dukungan Keamanan Multinasional untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan" terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota geng, sambil bekerja sama dengan polisi setempat di Haiti untuk mengamankan jalur bantuan kemanusiaan dan memastikan tindakan yang tegas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.
Sinisa Vukovic, dosen senior konflik di School of Advanced International Studies di Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa meskipun mandat PBB jelas mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil, masih belum jelas batasan apa yang akan diterapkan oleh negara-negara donor pada pasukan mereka.
Vukovic menunjuk pada tindakan yang terkait dengan pasukan penjaga perdamaian MINUSTAH yang mengakibatkan kematian dan cederanya puluhan warga sipil, yang pada saat itu dibenarkan sebagai pembelaan diri, namun ia menambahkan misi tersebut tidak sepenuhnya siap untuk melawan kekerasan di jalanan sambil menjaga keamanan warga sipil.
“Pertanyaan sebenarnya adalah: Apa yang berbeda kali ini?” Vukovic bertanya. “Jelas bahwa ini akan menjadi misi yang disatukan, dibentuk dan dikondisikan oleh kemauan politik negara-negara yang berkontribusi.”
7. Memicu Kekhawatiran Negara Tetangga
Foto/Reuters
Negara tetangganya, Republik Dominika, meskipun menyerukan pengerahan pasukan, sudah jelas tidak akan berpartisipasi dalam pasukan tersebut dan telah mendirikan pagar perbatasan serta meningkatkan patroli keamanannya. Presiden Haiti mengatakan dia tidak akan mengizinkan kamp pengungsi Haiti berada di wilayahnya.
Negara yang berbagi pulau miliknya dengan Haiti, telah mendeportasi puluhan ribu orang kembali melintasi perbatasan pada tahun lalu, yang menuai kritik dari PBB dan kelompok hak asasi manusia, dan tidak mengizinkan bayi migran Haiti yang lahir di negara tersebut untuk memiliki kewarganegaraan Dominika.
8. PBB Izinkan Pasukan Multinasional Tumpas Geng Bersenjata
Foto/Reuters
PBB telah memberi wewenang kepada Misi Dukungan Keamanan Multinasional untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan" terhadap orang-orang yang diduga sebagai anggota geng, sambil bekerja sama dengan polisi setempat di Haiti untuk mengamankan jalur bantuan kemanusiaan dan memastikan tindakan yang tegas untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut.
Sinisa Vukovic, dosen senior konflik di School of Advanced International Studies di Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa meskipun mandat PBB jelas mengizinkan penggunaan kekuatan terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil, masih belum jelas batasan apa yang akan diterapkan oleh negara-negara donor pada pasukan mereka.
Vukovic menunjuk pada tindakan yang terkait dengan pasukan penjaga perdamaian MINUSTAH yang mengakibatkan kematian dan cederanya puluhan warga sipil, yang pada saat itu dibenarkan sebagai pembelaan diri, namun ia menambahkan misi tersebut tidak sepenuhnya siap untuk melawan kekerasan di jalanan sambil menjaga keamanan warga sipil.
“Pertanyaan sebenarnya adalah: Apa yang berbeda kali ini?” Vukovic bertanya. “Jelas bahwa ini akan menjadi misi yang disatukan, dibentuk dan dikondisikan oleh kemauan politik negara-negara yang berkontribusi.”
(ahm)
Lihat Juga :
