5 Fakta Pemerintahan Baru Palestina, Termasuk Buang Hamas?

2. Isyarat Hamas Dibuang dari Pemerintahan Baru Palestina

Pemerintahan teknokratis baru diperkirakan terdiri dari tokoh-tokoh independen yang tidak berafiliasi dengan faksi Palestina mana pun, termasuk Hamas.

Oleh karena itu, Mustafa dari International Crisis Group mengatakan, pembentukan pemerintahan baru tidak akan ditentukan oleh kelompok militan, dan juga tidak akan melibatkan anggotanya.

“Komunitas internasional telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam diplomasi tingkat tinggi apa pun dengan Hamas,” kata Mustafa.

"Jadi gagasan untuk melibatkan mereka dalam pemerintahan apa pun bukanlah sebuah usulan yang bisa diterapkan Sekarang."

Namun, Mustafa menambahkan bahwa ada harapan bahwa mantan pegawai sipil Hamas di Gaza akan selalu terlibat dalam pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza dengan syarat bahwa orang-orang tersebut tidak terlibat dalam sayap militer Hamas.

3. Israel Menolak Peran Palestina atas Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kemungkinan peran Otoritas Palestina di Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti.

Sebaliknya, dia menawarkan visinya sendiri untuk apa yang disebut “hari setelah” perang, yang mengusulkan agar Israel mempertahankan kendali tanpa batas atas Tepi Barat dan Gaza, sehingga mensterilkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina—yang mana pemerintah Israel juga menolak.

“Israel mengirimkan sinyal yang sangat jelas ke sini bahwa otonomi Palestina—apalagi penentuan nasib sendiri—tidak mungkin dilakukan,” kata Mustafa.

4. Dampak Jangka Pendek dari Pemerintahan Baru Palestina

Pemerintahan Palestina saat ini telah menyaksikan periode ketidakstabilan besar-besaran di Tepi Barat, termasuk meningkatnya kekerasan pemukim Israel dan krisis ekonomi.

Kondisi itu diperburuk oleh perang Israel-Hamas serta keputusan pemerintah Israel untuk menahan pendapatan pajak Palestina, sumber utama pendapatan PA.