Ingin Bebas Utang, Mahathir Bakal Batalkan Proyek Infrastruktur China
Ingin Bebas Utang, Mahathir Bakal Batalkan Proyek Infrastruktur China
A
A
A
PUTRAJAYA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pada hari Senin (13/8/2018) menyatakan akan membatalkan proyek-proyek infrastruktur China di negaranya. Rencana itu bagian dari upayanya untuk membebaskan Malaysia dari jerat utang asing.
Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS) ditekan pendahulu Mahathir, yakni Najib Razak dengan pihak China. Setelah Najib lengser, publik Malaysia tergerak untuk membantu Mahathir mengatasi utang asing, termasuk melalui gerakan patungan.
Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu itu juga mengecam perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang dia sebut "tidak adil".
Komentar Mahathir muncul menjelang rencana lawatannya ke Beijing pekan ini. Mahathir mengatakan, dia ingin mempertahankan hubungan baik dengan China dan menyambut baik investasinya, selama proyek tersebut menguntungkan Malaysia.
Namun, dia keberatan dengan proyek jaringan pipa gas yang didukung China dan proyek kereta api di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia.
"Kami pikir kami tidak membutuhkan kedua proyek tersebut. Kami pikir itu tidak layak. Jadi jika kami bisa, kami hanya ingin menjatuhkan proyek," katanya.
Selama berkuasa, Najib membuat Malaysia lebih dekat ke China, yang membuat negara multietnis di Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari "One Belt One Road, inisiatif perdagangan global China yang ambisius.
Mantan PM Najib mencapai kesepakatan untuk proyek East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer (430 mil) dan dua jalur pipa gas pada tahun 2016.
Namun, pemerintah baru Malaysia telah menangguhkan pekerjaan pada proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China tersebut.
Pemerintah Mahathir juga menyerukan pemotongan drastis dalam biaya pengeluaran yang menggelembung, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD22 miliar. Sebagian dari uang itu telah dibayarkan dan mungkin sulit untuk dikembalikan.
"Jika membuang proyek sama sekali tidak dapat dilakukan, Malaysia harus setidaknya menunda hingga masa depan, di mana mungkin kebutuhan akan muncul," kata Mahathir.
Mahathir juga mendesak China untuk menghormati pergerakan kapal-kapal secara bebas di sepanjang Laut China Selatan, di mana China dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih di pulau-pulau yang kaya gas alam tersebut.
China yang mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan telah membangun beberapa pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan pacu, hanggar, radar dan stasiun rudal untuk mendukung klaimnya. Beijing juga menuduh Amerika Serikat, yang secara rutin menyebarkan kapal induk, kapal perang dan pesawat lainnya ke kawasan itu, ikut campur dalam sengketa.
Mahathir memperingatkan agar tidak melakukan militarisasi terhadap kawasan sengketa. Dia minta agar kapal perang tidak ditempatkan secara permanen di sana.
"Semua untuk kapal, bahkan kapal perang, lewat, tetapi tidak ditempatkan di sana," katanya. "Ini peringatan bagi semua orang. Jangan membuat ketegangan yang tidak perlu."
Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS) ditekan pendahulu Mahathir, yakni Najib Razak dengan pihak China. Setelah Najib lengser, publik Malaysia tergerak untuk membantu Mahathir mengatasi utang asing, termasuk melalui gerakan patungan.
Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu itu juga mengecam perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang dia sebut "tidak adil".
Komentar Mahathir muncul menjelang rencana lawatannya ke Beijing pekan ini. Mahathir mengatakan, dia ingin mempertahankan hubungan baik dengan China dan menyambut baik investasinya, selama proyek tersebut menguntungkan Malaysia.
Namun, dia keberatan dengan proyek jaringan pipa gas yang didukung China dan proyek kereta api di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia.
"Kami pikir kami tidak membutuhkan kedua proyek tersebut. Kami pikir itu tidak layak. Jadi jika kami bisa, kami hanya ingin menjatuhkan proyek," katanya.
Selama berkuasa, Najib membuat Malaysia lebih dekat ke China, yang membuat negara multietnis di Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari "One Belt One Road, inisiatif perdagangan global China yang ambisius.
Mantan PM Najib mencapai kesepakatan untuk proyek East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer (430 mil) dan dua jalur pipa gas pada tahun 2016.
Namun, pemerintah baru Malaysia telah menangguhkan pekerjaan pada proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China tersebut.
Pemerintah Mahathir juga menyerukan pemotongan drastis dalam biaya pengeluaran yang menggelembung, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD22 miliar. Sebagian dari uang itu telah dibayarkan dan mungkin sulit untuk dikembalikan.
"Jika membuang proyek sama sekali tidak dapat dilakukan, Malaysia harus setidaknya menunda hingga masa depan, di mana mungkin kebutuhan akan muncul," kata Mahathir.
Mahathir juga mendesak China untuk menghormati pergerakan kapal-kapal secara bebas di sepanjang Laut China Selatan, di mana China dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih di pulau-pulau yang kaya gas alam tersebut.
China yang mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan telah membangun beberapa pulau buatan yang dilengkapi dengan landasan pacu, hanggar, radar dan stasiun rudal untuk mendukung klaimnya. Beijing juga menuduh Amerika Serikat, yang secara rutin menyebarkan kapal induk, kapal perang dan pesawat lainnya ke kawasan itu, ikut campur dalam sengketa.
Mahathir memperingatkan agar tidak melakukan militarisasi terhadap kawasan sengketa. Dia minta agar kapal perang tidak ditempatkan secara permanen di sana.
"Semua untuk kapal, bahkan kapal perang, lewat, tetapi tidak ditempatkan di sana," katanya. "Ini peringatan bagi semua orang. Jangan membuat ketegangan yang tidak perlu."
(mas)
Explore More