Netanyahu Cegah Negosiator Kembali ke Mesir untuk Perundingan Gaza
loading...
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mencegah delegasi negaranya kembali ke Mesir untuk menghadiri pertemuan empat hari untuk membahas usulan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.
“Netanyahu tidak mengizinkan tim perunding kembali ke Mesir pada hari Kamis untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penyanderaan,” ungkap laporan Channel 12 Israel.
Laporan itu menambahkan, “Netanyahu percaya Hamas harus menerima persyaratan yang ditetapkan Israel untuk membuat kemajuan.”
Para pejabat dari Israel, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengadakan pertemuan di Kairo pada Selasa untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Gerakan Perlawanan Palestina Hamas dan pemerintah Israel.
Menurut jaringan berita Lebanon Al-Mayadeen, Hamas tidak diberitahu tentang pertemuan empat pihak yang berlangsung di ibu kota Mesir itu.
Mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, Perusahaan Penyiaran Israel (KAN) melaporkan, “Posisi Hamas tidak berubah, dan mereka masih bersikeras mengakhiri perang, yang tidak diterima Israel.”
Pada 7 Februari, Hamas mengusulkan rencana tiga tahap untuk gencatan senjata di Gaza yang mencakup jeda pertempuran selama 135 hari dengan imbalan pembebasan tawanan.
Namun Netanyahu menolak usulan tersebut dan bersumpah melanjutkan perang hingga Hamas musnah.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, Israel telah membunuh 28.576 warga Palestina dan melukai 68.291 orang di Gaza mulai 7 Oktober.
Selain itu, 8.000 orang masih belum ditemukan, diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh Jalur Gaza.
Organisasi-organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak.
Agresi Israel juga mengakibatkan hampir dua juta orang terpaksa mengungsi dari seluruh Jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya, dekat perbatasan dengan Mesir.
Pengungsian itu menjadi eksodus massal terbesar warga Palestina sejak Nakba 1948.
“Netanyahu tidak mengizinkan tim perunding kembali ke Mesir pada hari Kamis untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penyanderaan,” ungkap laporan Channel 12 Israel.
Laporan itu menambahkan, “Netanyahu percaya Hamas harus menerima persyaratan yang ditetapkan Israel untuk membuat kemajuan.”
Para pejabat dari Israel, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengadakan pertemuan di Kairo pada Selasa untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Gerakan Perlawanan Palestina Hamas dan pemerintah Israel.
Menurut jaringan berita Lebanon Al-Mayadeen, Hamas tidak diberitahu tentang pertemuan empat pihak yang berlangsung di ibu kota Mesir itu.
Mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, Perusahaan Penyiaran Israel (KAN) melaporkan, “Posisi Hamas tidak berubah, dan mereka masih bersikeras mengakhiri perang, yang tidak diterima Israel.”
Pada 7 Februari, Hamas mengusulkan rencana tiga tahap untuk gencatan senjata di Gaza yang mencakup jeda pertempuran selama 135 hari dengan imbalan pembebasan tawanan.
Namun Netanyahu menolak usulan tersebut dan bersumpah melanjutkan perang hingga Hamas musnah.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, Israel telah membunuh 28.576 warga Palestina dan melukai 68.291 orang di Gaza mulai 7 Oktober.
Selain itu, 8.000 orang masih belum ditemukan, diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh Jalur Gaza.
Organisasi-organisasi Palestina dan internasional mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh dan terluka adalah perempuan dan anak-anak.
Agresi Israel juga mengakibatkan hampir dua juta orang terpaksa mengungsi dari seluruh Jalur Gaza, dengan sebagian besar pengungsi terpaksa mengungsi ke kota Rafah di bagian selatan yang padat penduduknya, dekat perbatasan dengan Mesir.
Pengungsian itu menjadi eksodus massal terbesar warga Palestina sejak Nakba 1948.
(sya)
Explore More