Macron Dukung Sanksi untuk Negara Eropa yang Menolak Migran

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung sanksi keuangan bagi negara-negara Eropa yang menolak bekerja sama mengatasi krisis migran. Hal itu dikatakannya saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

Macron mengatakan bahwa mekanisme sanksi akan ada jika tidak ada solidaritas.

"Kita tidak dapat memiliki negara-negara yang mendapat keuntungan besar dari solidaritas Uni Eropa dan yang secara besar-besaran mengklaim keegoisan nasional mereka ketika menyangkut masalah migrasi," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (24/6/2018).

Setelah kapal penyelamat Aquarius yang terdampar memicu perdebatan panas tentang migrasi antara negara-negara anggota Uni Eropa, Macron menegaskan kembali bahwa terhadap masalah migrasi, solusi nasional tidak akan berhasil.

"Ketika kami berbicara tentang solusi Eropa, itu bisa menjadi solusi bilateral antar-pemerintah, tetapi kami menolak solusi murni nasional melalui penutupan perbatasan atau pendekatan non-kooperatif," jelasnya.

"Solusi nasional dapat memuaskan dalam jangka pendek, dapat membuat opini publik percaya bahwa mereka lebih efektif, tetapi hasilnya juga tidak dapat diperoleh," tambahnya.

Sebaliknya, ia memohon pendekatan kooperatif untuk mencapai solusi efektif dan manusiawi.

Dalam konteks ini, ia mengusulkan untuk mendirikan, sesuai dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), pusat-pusat tertutup dekat lokasi pertama para migran menginjakkan kaki di Eropa.

"Pusat-pusat itu diharapkan akan memungkinkan reaksi cepat terhadap permintaan suaka, solidaritas Eropa sehingga masing-masing negara mengambil secara terorganisasi orang-orang yang berhak atas suaka," menurut kepala negara Prancis itu.

Ia menambahkan migran yang tidak berhak atas suaka, harus dikembalikan langsung ke negara asal mereka dan tidak melalui negara lain.

Para pemimpin Eropa akan bertemu di Brussels pada hari Minggu untuk membahas cara-cara guna mengakhiri perselisihan migrasi yang telah memecah blok beranggota 28 negara itu.