Mahathir Potong Gaji Menteri

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad terus membuat gebrakan. Kali ini dia akan memotong gaji menteri sebesar 10% untuk penghematan anggaran keuangan negara.

Kebijakan pemotongan gaji itu dianggap sangat masuk akal untuk mengurangi beban pemerintahan. Pemerintah Malaysia bertekad untuk mengurangi utang negara yang telah mencapai 1 triliun ringgit atau USD251,67 miliar atau Rp3.595 triliun.

“Pemotongan gaji menteri akan di atur oleh kementerian keuangan,” kata Mahathir.

“Pejabat yang gajinya kecil tidak akan terkena pemotongan,” tegasnya di lansir Reuters.

Pemotongan gaji itu berkaitan dengan utang negara yang semakin meningkat. Mahathir mengungkapkan utang nasional ekonomi ketiga di Asia Tenggara adalah 65% dari PDB (produk domestik bruto). Dia menyalahkan penambahan utang karena kesalahan pemerintahan sebelumnya pimpinan mantan PM Najib Razak.

“Saya telah mendapatkan informasi kalau utang kita mencapai 1 triliun ringgit. Kita sekarang mengkaji dan mencari cara untuk mengurangi utang ini,” terang Mahathir.

Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service mengungkapkan, besaran utang dengan rasio di atas 51% dari PDB bisa membahayakan perekonomian jika persentasenya terus meningkat.

Kebijakan PM Mahathir lainnya adalah menghapus pajak barang dan jasa, yang tahun ini mendatangkan pendapatan sekitar USD11,05 miliar ke kas pemerintah. Dia juga menerapkan kembali subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Kebijakan itu memang diterima oleh rakyat, namun pada saat yang sama akan menambah defisit fiskal,” demikian keterangan Moody’s.

Selanjutnya, Mahathir mengatakan bahwa proyek-proyek mahal yang dijalankan oleh pendahulunya, Najib Razak, juga akan dipangkas, di antaranya megaproyek pembangunan jalur kereta cepat yang meng hubungkan Kuala Lumpur dan Singapura.

Pemerintah juga mem bubarkan beberapa badan yang dianggap tidak penting, seperti Komisi Angkutan Perhubungan Darat (SPAD), Dewan Profesor Nasional (NPC), dan Special Affairs Department.

Mahathir juga akan membatalkan kontrak pencarian pesawat MH370 karena dinilai tidak lagi memberikan kemanfaatan bagi Malaysia. Pejabat di Kementerian Transportasi mengatakan kontrak ini resmi berakhir Selasa pekan depan.

Sebelumnya, pemerintahan mantan PM Najib sepakat mem bayar Ocean Infinity se-nilai USD70 juta untuk mencari pesawat MH370 di Samudra Hindia.

Pesawat Malaysia Air lines dengan nomor penerbangan MH317 yang membawa 239 penumpang dan awak hilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014. Hingga sekarang, pesawat belum ditemukan dan menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar dalam sejarah.

“Kita ingin mengetahui detail pencarian ini. Jika tidak perlu, kita tidak akan memperbaruinya,” ujar Mahathir. “Kita akan mengkaji kontrak dan kita akan menghentikannya jika tidak berguna,” imbuhnya. Sementara itu, Kepolisian Malaysia menghitung uang tunai senilai 109 juta ringgit atau Rp390,97 miliar.

Melansir Malaysia Free Today, menyatakan polisi telah menghitung uang dari 27 koper yang disita dari kediaman Najib. Untuk menghitung uang dalam 11 koper, petugas kepolisian menghabiskan waktu selama 12 jam. Semua uang itu di kirim ke Bank Negara Malaysia.

Korupsi Haji Dibidik
Mahathir memerintahkan penyelidikan korupsi pemerintahan mantan PM Najib terkait dengan dana haji. Itu menyusul penggeledahan polisi di lima tempat terkait dengan mantan Ketua Tabung Haji Abdul Azeez Abdul Rahim. Tabung Haji adalah lembaga dana untuk jamaah muslim.

“Sejumlah dokumen, perhiasan, uang tunai berhasil disita dalam penggeledahan tersebut,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Harian The Star melaporkan uang tunai yang disita mencapai 10 juta ringgit Malaysia atau USD30 juta (Rp428 miliar). Namun, Abdul Azeez Abdul Rahim belum bisa diminta komentar. Dugaan korupsi dana haji itu ikut menjadi pelebaran kasus korupsi 1MDB. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Engke marin telah meminta Pricewater House Coopers untuk mengkaji dan mengaudit 1MDB.

“Direktur 1MDB mengonfirmasi 1MDB telah bangkrut dan tidak mampu membayar utang,” jelas Lim. Dia mengungkapkan pemerintahan Najib telah mengabaikan parlemen terkait keuangan dan penyelidikan 1MDB dengan mengintimidasi lembaga anti korupsi. (Andika Hendra)