Turki: Tidak Ada Kedamaian di Palestina Sampai Israel Akhiri Pendudukan
Turki: Tidak Ada Kedamaian di Palestina Sampai Israel Akhiri Pendudukan
A
A
A
ANKARA - Juru Bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin mengatakan tidak akan ada perdamaian di Palestina kecuali Israel mengakhiri pendudukannya.
“Masalahnya adalah pendudukan dan tanpa mengakhirinya, tidak akan ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak ada kemakmuran bagi siapa pun," kata Kalin.
"Berkat kebijakan tidak bertanggung jawab dan populis dari pemerintah Trump dan Netanyahu, perdamaian belum pernah sejauh sekarang," imbuhnya.
"Negara-negara Muslim, Eropa, Afrika, negara-negara Asia dan negara-negara Amerika Latin harus bersatu untuk menghentikan spiral pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional oleh Israel dan hukuman yang tidak adil dari Palestina," tukas Kalin seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (20/5/2018).
Jumlah warga Palestina yang menjadi korban tembakan Israel selama protes hari Senin di Jalur Gaza timur naik menjadi 64. Ratusan lainnya terluka.
Protes itu adalah bagian dari aksi unjuk rasa berminggu-minggu yang menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel - sebuah peristiwa yang disebut oleh warga Palestina sebagai "Nakba" atau Hari Malapetaka - dan relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sejak unjuk rasa dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 orang Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
"Ini adalah akhir dari peran pemerintah Donald Trump dalam proses perdamaian Timur Tengah," tulis Kalin.
Dia mengatakan langkah AS untuk merelokasi kedutaannya juga merusak harapan yang tersisa untuk solusi dua negara, menyebutnya sebagai paku terakhir di peti mati.
Trump memicu kecaman internasional Desember lalu ketika dia secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bersumpah untuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke kota itu.
Kalin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat menutupi kejahatannya dan masalah dalam negeri dengan menyerang Presiden Recep Tayyip Erdogan.
"Dia mungkin menikmati kebisuan relatif dari komunitas internasional dan perpecahan serta kelesuan dunia Arab, tetapi dia tidak pernah bisa menghancurkan kehendak rakyat Palestina dan dukungan kami untuk mereka," tuturnya.
Kalin juga menuduh media Eropa dan Amerika tidak mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan di Gaza.
"Berita utama bertuliskan puluhan orang tewas di Gaza dan tidak satu pun dari mereka mengacu pada kebrutalan Israel serta pembunuhan yang disengaja, seolah-olah warga Palestina meninggal karena semacam bencana alam atau epidemi," ujarnya, mengacu pada sebuah tweet oleh New York Times, yang dikutuk secara luas.
"Bayangkan bagaimana dunia akan bereaksi jika 62 orang yang tewas pada 14 Mei adalah orang Israel daripada orang Palestina," cetusnya.
"Itu tidak akan menjadi berita tapi bom. Itu akan mengubah parameter politik regional dan internasional. Pemerintah Barat akan melakukan segalanya dalam kapasitas mereka untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Bahkan tentara akan dimobilisasi," imbuhnya.
"Tapi tidak ada yang terjadi karena korbannya orang Palestina," tukasnya.
“Masalahnya adalah pendudukan dan tanpa mengakhirinya, tidak akan ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak ada kemakmuran bagi siapa pun," kata Kalin.
"Berkat kebijakan tidak bertanggung jawab dan populis dari pemerintah Trump dan Netanyahu, perdamaian belum pernah sejauh sekarang," imbuhnya.
"Negara-negara Muslim, Eropa, Afrika, negara-negara Asia dan negara-negara Amerika Latin harus bersatu untuk menghentikan spiral pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional oleh Israel dan hukuman yang tidak adil dari Palestina," tukas Kalin seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (20/5/2018).
Jumlah warga Palestina yang menjadi korban tembakan Israel selama protes hari Senin di Jalur Gaza timur naik menjadi 64. Ratusan lainnya terluka.
Protes itu adalah bagian dari aksi unjuk rasa berminggu-minggu yang menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel - sebuah peristiwa yang disebut oleh warga Palestina sebagai "Nakba" atau Hari Malapetaka - dan relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sejak unjuk rasa dimulai pada 30 Maret, lebih dari 110 orang Palestina telah tewas dan ribuan lainnya terluka oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
"Ini adalah akhir dari peran pemerintah Donald Trump dalam proses perdamaian Timur Tengah," tulis Kalin.
Dia mengatakan langkah AS untuk merelokasi kedutaannya juga merusak harapan yang tersisa untuk solusi dua negara, menyebutnya sebagai paku terakhir di peti mati.
Trump memicu kecaman internasional Desember lalu ketika dia secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bersumpah untuk merelokasi Kedutaan Besar AS ke kota itu.
Kalin mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat menutupi kejahatannya dan masalah dalam negeri dengan menyerang Presiden Recep Tayyip Erdogan.
"Dia mungkin menikmati kebisuan relatif dari komunitas internasional dan perpecahan serta kelesuan dunia Arab, tetapi dia tidak pernah bisa menghancurkan kehendak rakyat Palestina dan dukungan kami untuk mereka," tuturnya.
Kalin juga menuduh media Eropa dan Amerika tidak mengatakan yang sebenarnya tentang pembunuhan di Gaza.
"Berita utama bertuliskan puluhan orang tewas di Gaza dan tidak satu pun dari mereka mengacu pada kebrutalan Israel serta pembunuhan yang disengaja, seolah-olah warga Palestina meninggal karena semacam bencana alam atau epidemi," ujarnya, mengacu pada sebuah tweet oleh New York Times, yang dikutuk secara luas.
"Bayangkan bagaimana dunia akan bereaksi jika 62 orang yang tewas pada 14 Mei adalah orang Israel daripada orang Palestina," cetusnya.
"Itu tidak akan menjadi berita tapi bom. Itu akan mengubah parameter politik regional dan internasional. Pemerintah Barat akan melakukan segalanya dalam kapasitas mereka untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab. Bahkan tentara akan dimobilisasi," imbuhnya.
"Tapi tidak ada yang terjadi karena korbannya orang Palestina," tukasnya.
(ian)
Explore More