Eks Menlu Yordania: Hamas Tak Bisa Diabaikan, Otoritas Palestina Lemah
loading...
A
A
A
AMMAN - Mantan Menteri Luar Negeri Yordania Marwan Muasher mengatakan Otoritas Palestina berada pada posisi terlemahnya dan “hampir tidak mewakili siapa pun”.
Dia menambahkan, adapun Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, telah menjadi “kekuatan aktif di kancah Palestina yang kehadirannya tidak dapat diabaikan.”
Berbicara di forum media yang diselenggarakan Pusat Pembela Kebebasan Jurnalis (CDFJ) di Amman, Muasher mengatakan jajak pendapat sudah jelas mengenai hal ini.
Dia mencatat jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (MAS) menemukan 88% warga Palestina tidak ingin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tetap menjabat, sementara 60% menginginkan Hamas menguasai Gaza.
Muasher menekankan, “Hamas telah menjadi kekuatan efektif di Palestina yang kehadirannya tidak dapat diabaikan, dan Yordania harus berkomunikasi dengannya secara resmi.”
“Setiap proses politik untuk menyelesaikan krisis ini, harus menentukan tujuan akhir untuk mengakhiri pendudukan Israel dalam jangka waktu tertentu,” papar dia.
“Negosiasi harus menetapkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengakui Negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebelum dimulainya negosiasi, dan pembangunan permukiman (Israel) harus dibekukan sepenuhnya, karena tidak ada gunanya proses perdamaian mengingat kelanjutan permukiman,” ungkap Muasher.
Dia menekankan, “Jika elemen-elemen ini tidak tercapai, solusi dua negara tidak akan tercapai.”
“Washington belum menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian selama sepuluh tahun terakhir dan sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas mengenai perubahan hal ini,” papar dia.
Pengungsian warga Palestina, menurut dia, merupakan ancaman ekonomi dan keamanan yang besar bagi Yordania.
Dia menambahkan, “Yordania tidak ingin mencapai skenario di mana ribuan warga Palestina berada di perbatasannya.”
Dia menambahkan, adapun Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, telah menjadi “kekuatan aktif di kancah Palestina yang kehadirannya tidak dapat diabaikan.”
Berbicara di forum media yang diselenggarakan Pusat Pembela Kebebasan Jurnalis (CDFJ) di Amman, Muasher mengatakan jajak pendapat sudah jelas mengenai hal ini.
Dia mencatat jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina (MAS) menemukan 88% warga Palestina tidak ingin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tetap menjabat, sementara 60% menginginkan Hamas menguasai Gaza.
Muasher menekankan, “Hamas telah menjadi kekuatan efektif di Palestina yang kehadirannya tidak dapat diabaikan, dan Yordania harus berkomunikasi dengannya secara resmi.”
“Setiap proses politik untuk menyelesaikan krisis ini, harus menentukan tujuan akhir untuk mengakhiri pendudukan Israel dalam jangka waktu tertentu,” papar dia.
“Negosiasi harus menetapkan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengakui Negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 sebelum dimulainya negosiasi, dan pembangunan permukiman (Israel) harus dibekukan sepenuhnya, karena tidak ada gunanya proses perdamaian mengingat kelanjutan permukiman,” ungkap Muasher.
Dia menekankan, “Jika elemen-elemen ini tidak tercapai, solusi dua negara tidak akan tercapai.”
“Washington belum menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian selama sepuluh tahun terakhir dan sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas mengenai perubahan hal ini,” papar dia.
Pengungsian warga Palestina, menurut dia, merupakan ancaman ekonomi dan keamanan yang besar bagi Yordania.
Dia menambahkan, “Yordania tidak ingin mencapai skenario di mana ribuan warga Palestina berada di perbatasannya.”
(sya)