Hamas Tolak Solusi Dua Negara, Meshaal Tegaskan Alasannya
Kamis, 18 Januari 2024 - 19:01 WIB
loading...
Kepala kantor diaspora Hamas, Khaled Meshaal. Foto/REUTERS
A
A
A
GAZA - Kepala kantor diaspora Hamas, Khaled Meshaal, menegaskan kembali penolakan gerakan tersebut terhadap solusi dua negara.
Dia mengatakan rakyat Palestina menuntut pembebasan dari pendudukan Israel, kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina.
Berbicara kepada Ammar Podcast pada Selasa (16/1/2024), Meshaal menjelaskan, “Barat mengatakan bahwa 7 Oktober telah membuka prospek bagi visi politik, sehingga mereka kembali membicarakan komoditas lama mereka, yaitu solusi dua negara.”
“Perbatasan tahun 1967 mewakili 21 persen wilayah Palestina, yang praktis merupakan seperlima dari wilayahnya, jadi hal ini tidak dapat diterima,” tegas dia.
“Proyek Palestina kami, yang memiliki konsensus nasional kuasi-Palestina, adalah bahwa hak kami di Palestina mulai dari laut hingga sungai, dan dari Ras Al-Naqoura hingga Umm Al-Rashrash atau Teluk Aqaba, tidak dapat diabaikan. Ini adalah hak warga Palestina dan kehadiran kami di tanah ini, modern dan kuno,” papar dia.
Dia menjelaskan, “Hamas telah menegaskan kembali, untuk menjadi dasar bagi pertemuan bersama dan program nasional bersama dengan faksi-faksi Palestina lainnya, Hamas menerima satu negara di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dengan kemerdekaan penuh dan hak pengembalian tanpa mengakui legitimasi entitas Zionis.”
Dia menunjukkan, “Posisi ini dilakukan untuk memfasilitasi konsensus Palestina dan Arab pada tahap ini, namun tanpa menyerahkan bagian apa pun dari hak atau tanah kami dan tanpa mengakui entitas perampasnya (Israel).”
Baca juga: Catat! Hamas yang Atur Kesepakatan Obat-obatan Gaza, Bukan Israel
Dia mengatakan rakyat Palestina menuntut pembebasan dari pendudukan Israel, kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina.
Berbicara kepada Ammar Podcast pada Selasa (16/1/2024), Meshaal menjelaskan, “Barat mengatakan bahwa 7 Oktober telah membuka prospek bagi visi politik, sehingga mereka kembali membicarakan komoditas lama mereka, yaitu solusi dua negara.”
“Perbatasan tahun 1967 mewakili 21 persen wilayah Palestina, yang praktis merupakan seperlima dari wilayahnya, jadi hal ini tidak dapat diterima,” tegas dia.
“Proyek Palestina kami, yang memiliki konsensus nasional kuasi-Palestina, adalah bahwa hak kami di Palestina mulai dari laut hingga sungai, dan dari Ras Al-Naqoura hingga Umm Al-Rashrash atau Teluk Aqaba, tidak dapat diabaikan. Ini adalah hak warga Palestina dan kehadiran kami di tanah ini, modern dan kuno,” papar dia.
Dia menjelaskan, “Hamas telah menegaskan kembali, untuk menjadi dasar bagi pertemuan bersama dan program nasional bersama dengan faksi-faksi Palestina lainnya, Hamas menerima satu negara di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dengan kemerdekaan penuh dan hak pengembalian tanpa mengakui legitimasi entitas Zionis.”
Dia menunjukkan, “Posisi ini dilakukan untuk memfasilitasi konsensus Palestina dan Arab pada tahap ini, namun tanpa menyerahkan bagian apa pun dari hak atau tanah kami dan tanpa mengakui entitas perampasnya (Israel).”
Baca juga: Catat! Hamas yang Atur Kesepakatan Obat-obatan Gaza, Bukan Israel
(sya)
Lihat Juga :
