Irak Ingin Usir Tentara AS, Ini Respons Pentagon

WASHINGTON - Pemerintah Irak berencana untuk mengusir tentara Amerika Serikat (AS) dan koalisi internasional setelah serangan udara Amerika menewaskan komandan top milisi di Baghdad baru-baru ini. Namun Pentagon menolak rencana tersebut.

Perdana Menteri (PM) Mohammed Shia al-Sudani telah marah dan berjanji meluncurkan proses untuk mengusir pasukan AS dan koalisi internasional dari Irak. Dia tak terima Amerika menyerang markas Pasukan Mobilisasi Populer.

"Pasukan Mobilisasi Populer mewakili kehadiran resmi yang berafiliasi dengan negara, tunduk pada negara, dan merupakan bagian integral dari angkatan bersenjata kami,” kata PM al-Sudani.

“Kami mengutuk serangan yang menargetkan pasukan keamanan kami, yang melampaui semangat dan isi mandat yang membentuk koalisi internasional.”



Pentagon mengatakan AS tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya dari Irak meskipun Baghdad telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses pengusiran pasukan Amerika.

“Saya tidak mengetahui adanya rencana apa pun [untuk menarik diri dari Irak],” kata juru bicara Pentagon Mayaor Jenderal Pat Ryder pada hari Senin.

"Kami tetap fokus pada misi mengalahkan ISIS," ujarnya, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (9/1/2024).

Sebanyak 2.500 tentara Amerika di Irak berada di sana sebagai bagian dari peran pengawasan dan bantuan atas undangan pemerintah Irak.

Tekanan semakin meningkat agar pasukan AS mundur setelah kekalahan ISIS diumumkan dalam beberapa tahun terakhir. Setelah "serangan bela diri" pekan lalu terhadap komandan milisi Irak Mushtaq Jawad Kasim al-Jawari, seruan tersebut meningkat dari internal Irak.

Namun Ryder mengatakan Pentagon tidak mengetahui adanya pemberitahuan apa pun kepada Departemen Pertahanan tentang mulai mengusir pasukan AS dari negara tersebut.

Al-Jawari, pejabat milisi Irak, diyakini memainkan peran penting dalam serangan terhadap pasukan Amerika di Irak selama beberapa bulan terakhir.

Pemimpin Harakat-al-Nujaba itu juga terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan terhadap personel Amerika.

Para pejabat militer AS memberi Baghdad waktu untuk mengendalikan serangan milisi yang didukung Iran. Beberapa hari sebelum Natal, jenderal militer AS untuk Timur Tengah mengadakan pembicaraan dengan Ketua Kepala Staf Gabungan dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin untuk membahas kemungkinan respons.

Setelah beberapa minggu melakukan serangan, Presiden AS Joe Biden hanya memerintahkan respons di Suriah, yang digambarkan oleh para analis dan mantan pejabat sebagai serangan simbolis meskipun beberapa serangan terhadap pasukan AS dilakukan di Irak.

Pasukan Amerika di Irak dan Suriah telah menjadi sasaran lebih dari 120 kali sejak 17 Oktober, setelah serangan Hamas terhadap Israel.

Namun, AS menghindari memberikan respons di Irak karena sentimen masyarakat Irak yang sudah frustrasi terhadap Washington.

Militer AS kemudian menargetkan milisi yang didukung Iran di Irak dan membunuh beberapa milisi lebih dari satu kali.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah berbicara dengan perdana menteri Irak tentang kewajiban Baghdad untuk melindungi personel diplomatik dan militer AS.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga mengadakan pembicaraan serupa dengan perdana menteri Irak untuk menyampaikan pesan serupa.

Austin mengatakan AS mempunyai hak untuk bertindak membela diri terhadap mereka yang menyerang pasukan Amerika dan menyebut Kataeb Hezbollah dan Harakat al-Nujaba yang didukung Iran berada di balik sebagian besar serangan tersebut.

Serangan minggu lalu terjadi setelah serangan Israel menewaskan seorang pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Suriah, dan operasi Israel lainnya menewaskan pejabat Hamas Saleh al-Arouri di Beirut, Lebanon.