5 Strategi Kotor PM Sheikh Hasina Memenangkan Masa Jabatan Kelima

DHAKA - Sheikh Hasina telah meraih masa jabatannya yang kelima sebagai perdana menteri Bangladesh dalam pemilu yang hasilnya ditentukan setelah jadwal pemilu diumumkan pada awal November ketika oposisi utama memboikot pemilu tersebut.

Kejutannya adalah siapa yang berada di urutan kedua.

Dibandingkan dengan partai politik mana pun, kandidat independen memperoleh total 63 kursi, tertinggi kedua setelah Liga Awami (AL) pimpinan Hasina, yang meraih 222 kursi, sehingga menimbulkan masalah dalam menemukan oposisi di parlemen.

Oposisi saat ini, Partai Jatiya, hanya berhasil memperoleh 11 dari 300 kursi parlemen.

5 Strategi Kotor PM Sheikh Hasina Memenangkan Masa Jabatan Kelima

1. Menciptakan Pemilu Paling Aneh di Dunia

Foto/Reuters

Hampir semua kandidat independen yang menang adalah orang-orang yang telah ditolak oleh AL namun diminta oleh pimpinan partai untuk berdiri sebagai “kandidat tiruan” untuk memberikan kesan kompetitif pada pemilu di hadapan dunia.

“Ini adalah hasil pemilu yang aneh,” Shahidul Alam, seorang aktivis hak asasi manusia dan fotografer terkenal Bangladesh, mengatakan kepada Al Jazeera. “Kandidat tiruan dalam pemilu tiruan kini akan menghasilkan parlemen tiruan.”

Baca Juga: Siapa PM Bangladesh Sheikh Hasina? Awalnya Ikon Demokrasi Berubah Jadi Pemimpin Bertangan Besi

2. Mengusung Pemilu sebagai Formalitas

Foto/Reuters

Dijauhi oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) – lawan politik utama AL – yang menginginkan pemungutan suara diadakan di bawah entitas netral dan bukan di bawah pemerintahan Hasina, “pemilihan sepihak” pada hari Minggu hanyalah “formalitas belaka” untuk mengembalikan Hasina ke kekuasaan. sekali lagi, kata para analis.

Satu-satunya ketegangan yang ada, tambah mereka, adalah jumlah pemilih, setelah pemerintah negara-negara Barat memberikan tekanan pada pemerintahan Hasina untuk menjamin pemilu yang bebas, adil dan partisipatif.

3. Tingkat Partisipasi Mencapai 40%

Foto/Reuters

Setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 16.00, Komisi Pemilihan Umum (EC) mengatakan jumlah pemilih mencapai 40 persen.

Namun banyak yang meragukan tingginya angka tersebut.

“Saya tidak tahu tentang daerah lain di negara ini, tapi saya rasa saya belum pernah melihat Dhaka yang sepi selama bertahun-tahun,” ujar Abdullah Yusuf, seorang insinyur di daerah Dhanmondi di ibu kota, kepada Al Jazeera.

“Rasanya seperti hari-hari awal COVID. Saya melintasi dua TPS pada tengah hari dan tidak melihat banyak orang selain aktivis Liga Awami yang memakai lencana. Klaim Komisi Eropa sebesar 40 persen sangat tidak masuk akal.”

4. Mengabaikan Pengawas Asing

Foto/Reuters

Sementara itu, beberapa analis menunjukkan adanya kebingungan pada pengumuman Komisi Eropa.

“Sulit dipercaya bahwa jumlah pemilih mencapai 40 persen, terutama mengingat fakta bahwa ketua komisi pemilihan umum sendiri yang pertama-tama mengucapkan 28 persen ketika memberikan pengarahan kepada media dan kemudian tiba-tiba mengubahnya menjadi 40 persen,” kata Sakhawat Hossain, mantan komisioner pemilu. .

Jumlah pemilih yang hadir, yang ditampilkan di dashboard kantor pusat Komisi Eropa beberapa jam setelah pengarahan, adalah 28 persen, dan fotonya beredar luas di media sosial negara tersebut dan mendapat kritik. Al Jazeera memeriksa dan memverifikasi angka itu.

Komisi Eropa sebelumnya menyatakan satu jam sebelum penutupan pemungutan suara bahwa jumlah pemilih adalah sekitar 27 persen. Al Jazeera mengunjungi setidaknya 10 TPS di ibu kota Dhaka dalam satu jam terakhir dan tidak melihat satu pun pemilih.

Sharmin Murshid, ketua organisasi pemantau pemilu terkenal Brotee, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa lonjakan dari 27 menjadi 40 dalam rentang waktu satu jam atau lebih adalah “konyol” dan telah “sangat mencemari reputasi Komisi Eropa”.

“Ini adalah cara yang pasti untuk semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas yang seharusnya tidak terjadi sejak awal,” katanya. “Ini bukan pemilu, melainkan latihan pemberian suara oleh satu partai untuk satu partai,” tambahnya.

Sementara itu, para pemimpin BNP bahkan menyebut angka 28 persen sangat tinggi, dengan mengatakan bahwa sebagian besar tempat pemungutan suara di seluruh negeri kosong sepanjang hari. Partai oposisi sebelumnya mengumumkan “hartal” selama 48 jam, setara dengan pemogokan total, mulai Sabtu pagi, yang diyakini juga mengurangi jumlah pemilih.

“Di sebagian besar gambar dan rekaman yang dibagikan di media dan platform sosial, Anda akan menemukan foto-foto anjing berdiri, berbaring dan berjemur di bawah sinar matahari bersama dengan polisi dan beberapa aktivis Liga Awami,” kata Abdul Moyeen Khan, pemimpin senior BNP, saat memberi pengarahan kepada wartawan setelah pemilu, “Tetapi tidak ada pemilih.”

Khan mengatakan masyarakat telah mengindahkan seruan mereka untuk memboikot pemungutan suara dan memberikan “kartu merah” pada pemilu.

“Bahkan pendukung Liga Awami pun tidak mau repot-repot mendatangi bilik suara untuk memberikan suaranya karena mereka tahu kandidatnya akan menang,” tambahnya.

5. Mengabaikan Legitimasi Pemilu

Foto/Reuters

Namun para pemimpin AL mengatakan rencana BNP untuk menggagalkan pemilu melalui “hartal” dan “serangan pembakaran” tidak membuahkan hasil karena masyarakat ternyata memilih.

“Ini adalah kemenangan bagi demokrasi kita,” kata Obaidul Quader kepada media setelah mendapatkan keunggulan yang jelas dalam hasil jajak pendapat, “Masyarakat memberikan balasan yang sesuai terhadap terorisme BNP melalui pemungutan suara.”

Quader juga mengatakan kebanyakan orang memilih kandidat pilihan mereka tanpa intimidasi atau campur tangan apa pun dalam pemungutan suara. “Ini adalah salah satu pemilu paling damai di negara ini,” katanya.

Walaupun dua pemilu nasional terakhir diwarnai dengan puluhan kematian dan kekerasan yang parah, pemilu hari Minggu hanya menghasilkan satu kematian dan sangat sedikit bentrokan, menjadikannya salah satu pemilu paling damai dalam sejarah negara Asia Selatan.

“Masyarakat di negara Anda harus bangga dengan terselenggaranya pemilu yang damai ini,” Hisham Kuhail, CEO Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina, salah satu dari beberapa pengamat pemilu asing, mengatakan pada konferensi pers setelahnya.

Namun Kuhail menghindari pertanyaan mengenai jumlah pemilih dan mengatakan bahwa ia hanya menilai hal-hal teknis dari proses pemungutan suara – apakah pemilih diperbolehkan mengakses dan apakah pemungutan suara berlangsung secara sistematis.

“Saya tidak bisa mengomentari skenario politik di sini. Untuk itu saya perlu tinggal minimal sebulan,” imbuhnya.

Pengamat Rusia Andrei Shutov juga mengatakan proses pemungutan suara berlangsung sistematis dan damai. “Pemilu ini sah,” tambahnya.

AKM Wahiduzzaman, Sekretaris Bidang Informasi dan Teknologi BNP, mengatakan tidak ada keraguan bahwa ini damai karena “tidak ada pemilih”.

“Tapi itu jelas tidak sah,” ujarnya.

Kemenangan Liga Awami, tambahnya, adalah “ilegal dan tidak sah” karena masyarakat tidak “melegitimasi mereka melalui pemungutan suara”.