Turki Serukan Gencatan Senjata di Gaza Saat Kunjungan Blinken

ANKARA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza selama pembicaraan dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Sabtu (6/1/2024).

Kabar itu diungkap sumber diplomatik kepada Sputnik. Blinken memulai perjalanan ke Timur Tengah pada Kamis untuk menyoroti pentingnya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Blinken juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah pembicaraan dengan Fidan.

“Para menteri menilai tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di Jalur Gaza. Fidan mencatat ancaman terhadap seluruh wilayah yang ditimbulkan oleh intensifnya serangan Israel dan menyerukan gencatan senjata segera untuk memastikan pasokan bantuan kemanusiaan tidak terputus. Dia juga menyerukan dimulainya perundingan lebih awal untuk mencapai tujuan solusi dua negara," papar sumber itu.

Selain itu, para menteri juga membahas perundingan antara Azerbaijan dan Armenia, situasi di Suriah dan Irak, serta isu-isu regional lainnya.

Pada Desember, Erdogan mengatakan dia telah membahas situasi di Jalur Gaza dengan Presiden AS Joe Biden dan mendesak Washington melakukan intervensi.

Fidan dan Blinken juga membahas upaya Ankara melanjutkan Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, menurut sumber itu.

“Menteri Fidan mengatakan Ankara tidak ingin melihat ketegangan di kawasan Laut Hitam dan menyebutkan upaya memastikan transportasi yang aman produk makanan yang diproduksi di Rusia dan Ukraina ke pasar global,” ungkap sumber tersebut.



Pada saat yang sama, menteri luar negeri Turki mengatakan kepada rekannya bahwa Ankara sedang menunggu selesainya proses pengadaan F-16, menurut sumber itu.

Pada April 2021, AS mengecualikan Turki dari program F-35 setelah Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Erdogan mengatakan pada akhir tahun itu bahwa Washington telah menawarkan agar Ankara membeli jet F-16, satu generasi di belakang F-35.

Namun, kesepakatan tersebut memerlukan persetujuan dari Kongres AS, dan banyak anggota parlemen yang sangat menentang inisiatif tersebut, khususnya karena posisi Turki dalam upaya Swedia untuk menjadi anggota NATO.