Pemerintahan Lebanon Bubar di Tengah Kemarahan Publik

BEIRUT - Perdana Menteri (PM) Lebanon Hassan Diab mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya pada Senin (10/8) waktu setempat.

Diab menyatakan ledakan besar yang menghancurkan Beirut dan kemarahan publik yang muncul itu akibat korupsi yang sudah meluas.

Ledakan di pelabuhan yang menyimpang lebih dari 2.000 ton amonium nitrat pada 4 Agustus telah menewaskan 163 orang, melukai lebih dari 6.000 orang serta menghancurkan kawasan ibu kota Beirut di Mediterania. Ledakan itu seakan menjadi puncak penderitaan dari beberapa bulan krisis politik dan ekonomi.

Saat pidato di televisi, PM Diab menyatakan mendukung seruan rakyat Lebanon untuk mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus diadili.

“Diab mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya setelah rapat kabinet pada Senin (10/8) dengan banyak menteri ingin mundur,” papar sumber kementerian dan politisi.

Diab menyatakan dia ingin meminta pemilu parlemen dipercepat. Unjuk rasa pecah di Beirut. Beberapa demonstran melemparkan batu ke arah aparat keamanan yang berjaga di jalan menuju gedung parlemen.

“Seluruh rezim perlu berubah. Ini tidak akan ada perbedaan jika di sana ada pemerintahan. Kita perlu pemilu cepat,” ujar Joe Haddad, teknisi di Beirut. (Baca Juga: Rudal Taiwan Lacak dan Usir Jet-jet Tempur China)

Bagi warga Lebanon, ledakan itu semakin menambah penderitaan rakyat yang sudah mengalami krisis ekonomi, korupsi dan pemerintahan yang disfungsi dan terlalu banyak korupsi. (Baca Infografis: Prototipe Radar AESA Jet Tempur KF-X korsel resmi diluncurkan)

Sejumlah menteri telah mengundurkan diri sejak akhir pekan lalu. Mereka yang mundur termasuk menteri informasi dan lingkungan, menteri kehakiman, beberapa jaksa, dan menteri keuangan Ghazi Wazni. (Lihat Video: Seorang Nenek di Tangerang Gagalkan Aksi Penjambretan)