Jadi Mediator Junta Myanmar dan Pemberontak, China Diduga Miliki Motif Pribadi

BEIJING - Para pakar regional meyakini bahwa upaya China untuk memediasi junta dan pemberontak etnis Myanmar di wilayah perbatasan utara sebagian besarnya dimotivasi kepentingan pribadi.

Menurut laporan kantor berita VoA, upaya Beijing itu juga sepertinya tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap konflik di Myanmar.

Menurut para pakar, tujuan China dalam mengadakan pembicaraan damai antara junta Myanmar dan Aliansi Tiga Persaudaraan, yang baru-baru ini diadakan di Kunming pada 20 Desember 2023, memiliki dua tujuan.

Mereka meyakini China melakukan upaya untuk menghilangkan operasi penipuan dunia maya (siber) yang kerap menjadikan warga negara China sebagai korban dan untuk menstabilkan perdagangan melintasi perbatasan China-Myanmar.

Baca Juga: Xi Jinping Serukan Reunifikasi Taiwan dan Kebangkitan China

"Jadi, kepentingan ekonomi atau perdagangan perbatasan (China) terkena dampaknya, itu sudah pasti," kata Direktur Program China di Stimson Center, Yun Sun, saat berbicara mengenai konflik antara junta Myanmar dan pemberontak.

"Tetapi hal tersebut hanyalah pertimbangan kecil jika dibandingkan dengan kampanye siber. Semakin cepat hal ini dapat diselesaikan, semakin cepat pula gencatan senjata dilakukan, dan semakin cepat pula stabilitas dapat dipulihkan," sambungnya, seperti dikutip dari ANI, Sabtu (6/1/2024).

Konflik bersenjata antara junta dan pemberontak etnis Myanmar telah menyebabkan kerugian harian sekitar USD10 juta dalam perdagangan bilateral antara China dan Myanmar, menurut analis politik dalam negeri veteran Myanmar, Than Soe Naing. Dia mengatakan kerugian ini lebih merugikan Myanmar dibanding China.

"Arus barang dari wilayah perbatasan tidak banyak dibandingkan dengan hubungan ekonomi internasional China. Negara kami lebih menderita," ucapnya.

China telah berhati-hati untuk bersikap adil dalam pernyataannya mengenai perundingan di Kunming—sesuai dengan kebijakan publiknya dalam menyelesaikan masalah dan mengupayakan stabilitas di kawasan melalui dialog.

Dalam sebuah pernyataan pada 28 Desember, Kementerian Luar Negeri China mengatakan, “Beijing berharap pihak-pihak terkait di Myanmar dapat menahan diri secara maksimal, aktif meredakan situasi di lapangan, bersama-sama mewujudkan situasi yang lunak di Myanmar utara, dan mengambil tindakan nyata dalam melindungi keselamatan dan keamanan proyek serta personel China di Myanmar."

Diplomasi Internasional China

Yun Sun mengatakan kekhawatiran utama China bukanlah mengatasi masalah kontrol teritorial antara junta dan kelompok etnis di Myanmar. Namun, menurutnya, China hanya ingin menindak praktik penipuan dunia maya yang terletak di perbatasan China-Myanmar. Ini merupakan tantangan bagi China, kata Yun Sun.

Menurut laporan VoA, Gerakan Pasukan Pertahanan Rakyat anti-junta telah memperoleh momentum sejak serangan besar-besaran di akhir Oktober, yang mengambil alih sejumlah besar wilayah di utara.

Yun Sun dan Than Soe Naing meyakini bahwa junta Myanmar sekarang bersikap defensif dan lebih cenderung mendukung gencatan senjata.

Namun, Than Soe Naing mengatakan pemberontak akan melanjutkan serangan mereka, dan pertempuran kemungkinan akan meningkat di seluruh wilayah utara Negara Bagian Shan.

"China akan duduk dan mengawasi masalah siapa yang akan menang antara junta militer versus kekuatan Revolusi Musim Semi di Myanmar," tutur Than Soe Naing.

“China akan mendekati siapa pun yang mengambil alih kekuasaan di Burma (Myanmar),” ujarnya, menambahkan bahwa Beijing akan bekerja sama dengan entitas berkuasa beserta rencana mereka, di mana nantinya juga akan dikaitkan dengan Belt and Road Initiative (BRI).

Mengenai hal ini, Than Soe Naing memberikan contoh. Menurutnya, China seperti seekor harimau yang duduk di gunung menyaksikan dua ekor kerbau berkelahi. Mereka akan bekerja sama dengan siapa pun yang menang dalam perkelahian itu.

Namun, menurut praktik posisi diplomasi internasional China saat ini, mereka tidak akan memihak siapa pun dalam konflik ini. China hanya akan bekerja sama dengan siapa pun yang nanti berkuasa. Bahkan jika ada pergantian kekuasaan, China akan terus bekerja sama dengan penguasa baru, menurut laporan VoA.

Than Soe Naing mengatakan China tidak ingin ada campur tangan eksternal dalam masalah Myanmar. "Saya yakin China akan terus mencegah keterlibatan kekuatan demokrasi Barat dalam masalah ini dengan berbagai cara," ujarnya.

Gerakan Perlawanan Etnis Myanmar

Pada 2023, aliansi pasukan pemberontak di Myanmar telah merebut beberapa kota penting dari rezim militer Myanmar, menurut laporan The New York Times. Keberhasilan awal kampanye aliansi tersebut, yang dimulai di Negara Bagian Shan pada Oktober tahun lalu, mendorong kekuatan perlawanan di wilayah lain Myanmar, yang juga telah menguasai beberapa kota.

Negara Bagian Shan adalah negara bagian terbesar di Myanmar, yang mencakup hampir seperempat wilayah negara tersebut.

Serangan pemberontak dimulai pada 27 Oktober setelah tiga kelompok etnis—Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang dan Tentara Arakan, mengumumkan "Operasi 1027”.

Para pemberontak, yang menyebut diri mereka Aliansi Persaudaraan, menembaki militer Myanmar dan menyita truk serta senjata, menurut video yang diunggah di media sosial.

Sebelumnya pada bulan November 2023, Pasukan Pertahanan Rakyat mengatakan mereka telah menguasai Kawlin, sebuah kota di wilayah Upper Sagaing, dan Khampat, sebuah kota di barat. Sementara itu, pasukan perlawanan Karenni mengatakan mereka telah menguasai tiga pos militer di Mese.

Selama dua tahun, lanjut laporan The New York Times, berbagai kelompok etnis bersenjata di Myanmar—yang telah berperang melawan militer selama beberapa decade—dan Pasukan Pertahanan Rakyat telah menggabungkan kekuatan, dan mereka kini menguasai sebagian besar pedesaan.

Namun kelompok-kelompok ini beroperasi secara mandiri dan terfragmentasi di seluruh Myanmar. Bermunculannya gerakan perlawanan didorong oleh keberhasilan Aliansi Persaudaraan.