Repatriasi, Myanmar Verifikasi 300 Lebih Pengungsi Rohingya

YANGON - Myanmar mengatakan telah memverifikasi kurang dari 400 pengungsi Rohingya untuk pemulangan kembali dari Bangladesh. Sekitar 700 ribu Muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari tindak kekerasan militer Myanmar.

Myanmar baru dapat memverifikasi sekitar 374 pengungsi Rohingya, dan menyalahkan negara tetangga mereka karena tidak memberikan informasi yang benar tentang para pengungsi tersebut.

Sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, Myint Thu mengatakan, para pejabat telah memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Bangladesh pada bulan Februari yang berkaitan dengan 8.032 pengungsi.

Kedua negara mencapai kesepakatan untuk memulai pemulangan pengungsi dalam waktu dua bulan pada bulan November lalu. Namun pemulangan belum bisa dimulai, di mana etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan dan menghadapi pembatasan pergerakan mereka di Myanmar, masih melintasi perbatasan.

"Dari 8.032, kami telah memverifikasi 374. 374 ini akan menjadi batch pertama repatriasi," jelas Myint Thu pada sebuah konferensi pers di Ibu Kota Naypyidaw.

"Mereka bisa kembali saat mereka merasa nyaman," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (15/3/2018).

Tidak jelas apakah 374 orang pengusi tersebut telah setuju untuk kembali ke Myanmar.

Myint Thu mengatakan tidak dapat memastikan nasib para pengungsi yang sebelumnya mengungsi ke Bangladesh. Menurutnya beberapa dokumen tidak termasuk sidik jari dan foto individu.

"Dokumen-dokumen itu tidak sejalan dengan kesepakatan kita", kata Brigjen Polisi Win Tun pada konferensi pers yang sama.

"Myanmar telah menemukan tiga 'teroris' di antara orang-orang yang diusulkan Bangladesh untuk di repatriasi," Win Tun menambahkan.

Pejabat Bangladesh telah menyatakan keraguannya tentang kesediaan Myanmar untuk memulangkan kembali pengungsi Rohingya.

Komisaris Bantuan dan Rehabilitasi Pengungsi Bangladesh, Abul Kalam mengatakan, ia tidak dapat berkomentar secara rinci karena belum menerima tanggapan Myanmar. Tapi ia mempertanyakan bagaimana lebih dari 300 orang bisa diverifikasi jika dokumennya salah format.

Pada konferensi pers di Naypyidaw, pejabat Myanmar berusaha untuk melawan tuduhan yang didengarkan di Dewan HAM PBB minggu ini.

Kepala misi pencarian fakta PBB visanya di tolak oleh Myanmar dan utusan khusus untuk hak asasi manusia di Myanmar yang telah larang untuk mengunjungi negara tersebut, keduanya berbicara di Jenewa pada hari Senin lalu. Yanghee Lee, utusan tersebut, mengatakan kekejaman terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki tanda genosida.

"Kami memiliki hati nurani yang bersih," kata Aung Tun Thet, koordinator sebuah kemitraan publik-swasta yang dibentuk oleh Suu Kyi untuk merehabilitasi Rakhine.

"Tidak ada hal seperti itu di negara kita, di masyarakat kita, pembersihan etnis, dan tidak ada genosida," tegasnya.