Presiden Iran Kecam AS sebagai Faktor Ketidakstabilan Terbesar di Dunia

TEHERAN - Presiden Iran Ebrahim Raisi menuduh Amerika Serikat sebagai "faktor ketidakstabilan terbesar" di seluruh dunia.

Tudingan itu muncul di tengah ketegangan yang sedang berlangsung terkait dukungan AS terhadap serangan terbaru Israel di Gaza.

Dalam Konferensi Internasional Teheran tentang Palestina, Raisi mengecam AS yang mengaku membela kebebasan dan demokrasi, sebagai pelaku kejahatan besar dan faktor ketidakstabilan global.

“Mereka yang mengaku melindungi kebebasan dan demokrasi telah menunjukkan diri mereka sebagai pelaku kejahatan terbesar, diskriminasi rasial, dan pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Raisi.

“Sudah jelas bagi semua orang bahwa AS bukan hanya bukan merupakan faktor stabilitas di kawasan mana pun di dunia, namun telah dan tetap menjadi faktor ketidakstabilan dan kurangnya keamanan terbesar di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, Irak, Suriah, Lebanon, dan belahan dunia lainnya," ujar dia.

Pernyataannya menyusul klaim Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bahwa Amerika tidak bermaksud berperang dengan Iran dan mendesak Teheran meredakan ketegangan di Timur Tengah.

Namun Austin juga mengecam meningkatnya serangan di kawasan yang dilakukan oleh pasukan “yang terkait dengan Iran,” yang mengancam populasi kawasan dan meningkatkan konflik Israel-Palestina.



Konflik Israel-Palestina kembali meletus pada tanggal 7 Oktober dengan pecahnya Jalur Gaza yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya, disertai dengan serangan roket besar-besaran.

Kampanye pengeboman dan serangan darat Israel telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina di Jalur Gaza.

Beberapa dari warga Israel yang ditawan pada hari-hari pertama dibebaskan selama jeda kemanusiaan yang berumur pendek dengan imbalan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan Israel. Namun sebagian besar masih berada di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah menyerukan diakhirinya permusuhan, sejalan dengan pendirian Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa penyelesaian krisis Timur Tengah hanya mungkin dilakukan berdasarkan formula “dua negara” Dewan Keamanan PBB, yang mengadvokasi negara Palestina merdeka di dalamnya sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Konflik Israel-Palestina telah menjadi sumber ketegangan dan konflik di kawasan selama beberapa dekade.

Resolusi PBB tahun 1947, yang secara aktif didukung Uni Soviet, mengusulkan pembentukan dua negara Israel dan Palestina secara berdampingan.

Namun Israel merebut sebagian besar tanah Palestina dalam perang tahun 1948 dan menduduki wilayah yang tersisa pada tahun 1967.