Sanksi AS Bidik Sederet Pejabat Kremlin Termasuk PM Rusia

MOSKOW - Perdana Menteri (PM) Dmitry Medvedev dan sejumlah pejabat top Kremlin muncul dalam daftar target sanksi yang dirancang Departemen Keungan Amerika Serikat (AS). Daftar itu muncul dalam laporan pemerintah AS yang ditujukan ke Kongres.

Moskow mengecam keras laporan tentang rancangan sanksi terhadap Rusia. Tindakan itu, dinilai Moskow bisa meruntuhkan hubungan kedua negara.

Laporan pemerintah AS kepada Kongres tentang Counter America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) 2017 itu mencantumkan 114 tokoh politik Rusia, termasuk para pejabat top Kremlin, dalam daftar target sanksi.

Selain PM Medvedev, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kepala Administrasi Presiden Anton Vaino, Wakil PM Pertama Igor Shuvalov, serta semua menteri termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov juga jadi target.

Tak hanya itu, para pengusaha top Rusia seperti Alisher Usmanov, Sergey Ivanov dan Roman Abramovich, ikut-ikutan dijadikan target sanksi Departemen Keuangan AS.

Menurut laporan tersebut, orang-orang yang masuk dalam daftar dipilih berdasarkan posisi resmi “individu” dalam hal tokoh politik senior, atau pun memiliki kekayaan bersih sebesar USD1 miliar atau lebih untuk kepentingan oligarki.

Dokumen atau laporan tersebut merupakan bagian dari undang-undang sanksi yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Agustus lalu. Sanksi terhadap Rusia itu sebagai pembalasan atas dugaan campur tangan Moksow dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Namun, dugaan itu hingga kini belum memiliki bukti yang akurat.

Meski demikian, dokumen itu cukup membingungkan karena tidak secara tegas menyebut 114 tokoh politik Rusia yang tercantum di dalamnya sebagai target sanksi.

“Ini bukan daftar sanksi, dan penyertaan individu atau entitas dalam laporan ini tidak dan sama sekali tidak boleh ditafsirkan untuk menjatuhkan sanksi kepada individu atau entitas tersebut,” bunyi dokumen itu yang dikutip Selasa (30/1/2018).

“Laporan ini tidak menciptakan batasan, larangan, atau batasan lain untuk berurusan dengan orang-orang tersebut oleh orang AS atau orang asing,” lanjut dokumen tersebut.

Senator Rusia Vladimir Dzhabarov mengecam daftar yang dibuat Departemen Keuangan AS. Dia menganggap daftar itu bisa memengaruhi hubungan bilateral.

”Secara formal negara kita memiliki hubungan, tapi memasukkan dalam daftar sanksi hampir semua kepemimpinan negara kita berarti bahwa hubungan tersebut secara otomatis rusak,” katanya, seperti dikutip Russia Today, Selasa (30/1/2018).