Kabinet PM Jepang Fumio Kishida Diguncang Skandal Penggalangan Dana, 4 Menteri Mundur

TOKYO - Empat menteri kabinet di Jepang mengundurkan diri pada Kamis (14/12/2023) karena skandal penggalangan dana yang melibatkan faksi paling kuat di partai berkuasa.

Lebih dari 500 juta yen USD3,4 juta) diduga telah disimpan dalam dana tertentu selama periode lima tahun hingga tahun 2022.

Nikke melaporkan Jaksa Tokyo juga telah meluncurkan penyelidikan korupsi.

Ini merupakan pukulan terbaru terhadap pemerintahan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang semakin tidak populer, yang peringkat dukungannya merosot.

Dukungan publik terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP), yang terus berkuasa sejak tahun 1955, turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak tahun 2012, menurut survei NHK pada hari Selasa.

Para pemilih marah dengan inflasi, serta cara Kishida menangani skandal-skandal sebelumnya.



Kepala Sekretaris Kabinet dan juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno, yang sering dianggap sebagai tangan kanan Kishida dan wajah pemerintahannya, adalah yang paling menonjol dari empat menteri. Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita juga mengundurkan diri pada hari Kamis.

Pengganti mereka diperkirakan akan diumumkan pada akhir hari ini.

Selain itu, lima wakil menteri senior dan seorang wakil menteri parlemen dari faksi yang sama, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang PM Shinzo Abe, juga mengundurkan diri.

Pengunduran diri massal ini kini membuat LDP berada dalam situasi yang tidak biasa karena tidak memiliki perwakilan dari faksi terbesar dan terkuat di dalam kabinet.

Kishida, yang mulai menjabat pada Oktober 2021, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia akan menangani tuduhan tersebut secara langsung.

Faksi tersebut diduga gagal melaporkan pendapatan penggalangan dana senilai ratusan juta yen.

Fraksi yang juga dikenal sebagai kelompok kebijakan Seiwa ini telah menetapkan kuota bagi anggotanya dalam penjualan tiket acara penggalangan dana partai.

Bila penjualannya melebihi kuota, anggota mendapat dana tambahan. Hal ini tidak melanggar hukum Jepang.

Namun, tuduhan dalam kasus ini – yang dipicu oleh tuntutan pidana – menunjukkan bahwa pendapatan tambahan tersebut tidak dicatat dan malah dimasukkan ke dalam dana gelap.

Matsuno sendiri dituduh tidak melaporkan pendapatan lebih dari 10 juta yen.

Faksi-faksi besar lainnya dalam LDP, termasuk yang sebelumnya dipimpin oleh Kishida, juga menghadapi tuduhan pendapatan penggalangan dana yang tidak dilaporkan.

Pada hari Rabu, Majelis Rendah Diet Jepang menolak mosi tidak percaya yang diajukan oleh oposisi terhadap kabinet Kishida.

LDP dijadwalkan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada September mendatang. Pemilihan umum akan diadakan pada tahun 2025.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa meskipun Kishida dapat terus mempertahankan jabatannya, kredibilitasnya akan sangat ternoda oleh skandal yang sedang berlangsung.

“Kishida akan tetap berkuasa untuk saat ini karena tidak ada kandidat lain yang jelas untuk presiden berikutnya. Namun jika ada pesaing kuat yang muncul, mungkin ada langkah untuk memecat Kishida,” Yu Uchiyama, seorang profesor ilmu politik di Universitas Tokyo , kepada Reuters minggu ini.