Kerap Menelan Korban Jiwa, Budaya Kerja '996' China Jadi Sorotan

BEIJING - Sebuah laporan Associated Press (AP) dari Miami tertanggal 15 November 2023 menyebutkan bahwa China memimpin daftar pelaku tindak kekerasan terhadap tenaga kerja, serupa dengan perbudakan, seperti yang terjadi dalam sejumlah kasus di kapal penangkap ikan di seluruh dunia.

Karl Marx mungkin terkejut jika masih hidup saat ini, karena dirinya pernah memimpikan masyarakat komunis di mana para pekerja akan bebas dari eksploitasi.

Laporan AP tersebut, dilakukan oleh organisasi nirlaba Financial Transparency Coalition asal Washington yang melacak aliran uang gelap, telah mendeteksi kondisi kerja paksa berbahaya, terkadang mirip perbudakan, di hampir 500 kapal industri penangkapan ikan di seluruh dunia. Seperempat dari kapal-kapal tersebut, yang diduga melakukan kekerasan terhadap pekerja, mengibarkan bendera Republik Rakyat China (RRC).

Armada perairan jauh China mendominasi penangkapan ikan di laut lepas, kata laporan itu. Perairan jauh merujuk pada wilayah tanpa hukum di luar yurisdiksi negara mana pun.



Kerja paksa di industri makanan laut tidak menarik perhatian publik karena hal ini jarang terlihat, namun ini merupakan "krisis hak asasi manusia yang meluas," kata laporan tersebut.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengatakan para nelayan menghadapi ancaman kekerasan, jeratan utang, kerja lembur berlebihan, dan kondisi kerja paksa lainnya.

Mengutip Financial Post, Jumat (8/12/2023), laporan tersebut mengidentifikasi dua perusahaan China– ZheJiang Hairong Ocean Fisheries dan Pingtan Marine Enterprises–sebagai pelanggar terburuk dalam hal penyalahgunaan tenaga kerja di kapal penangkap ikan. Kedua perusahaan China tersebut, yang masing-masing memiliki 10 dan tujuh kapal, telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada 2022, perusahaan Pingtan diberi sanksi oleh pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden atas tuduhan penangkapan ikan ilegal dan penyalahgunaan tenaga kerja, dan kemudian sahamnya dihapuskan dari Bursa Efek New York.

Industri makanan laut sampai saat ini lolos dari pengawasan terhadap penyalahgunaan tenaga kerja oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (Financial Action Task Force) yang dibentuk negara-negara demokrasi terkaya G7 karena kurangnya alat untuk mengatur apa yang terjadi ratusan mil jauhnya dari daratan.

Budaya Kerja "996"

Kondisi ini menyedihkan bagi Partai Komunis China (PKC) yang bersumpah bekerja dengan semangat komunisme. Sayangnya, di China, kekerasan terhadap tenaga kerja tidak terbatas pada apa yang terjadi di laut lepas yang jauh dari jangkauan hukum.

Penyalahgunaan tenaga kerja seperti ini terjadi di seluruh daratan China, tepat di bawah pengawasan para pemimpin Partai Komunis China. Praktik ketenagakerjaan bernama “996” dilakukan secara luas oleh para pengusaha di China, namun pemerintah seolah menutup mata.

Di bawah sistem “996”, pekerja pabrik di China harus bekerja 12 jam sehari, dari jam 9 pagi hingga 9 malam, selama enam hari dalam seminggu; tanpa upah lembur atau subsidi.

Berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan di China, pekerja seharusnya bekerja keras selama delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, dengan ketentuan 36 jam lembur dalam sebulan.

Menurut laporan dari Beijing, rata-rata pekerja China ingin bekerja delapan jam sehari selama lima hari seminggu dan memiliki lebih banyak waktu luang.

Dalam beberapa tahun terakhir, kematian beberapa pekerja telah dikaitkan dengan jadwal kerja tak manusiawi dalam sistem “996”; khususnya di industri teknologi dan di sektor seperti logistik. Pekerja tidak punya waktu untuk istirahat dan bersosialisasi.

Para programer dan pekerja start-up di China meninggal secara tak terduga karena terlalu banyak bekerja dan kelelahan. Para pekerja di China menjuluki budaya kerja “996” sebagai “996 ICU”. Para pekerja di industri teknologi sering bercanda bahwa budaya kerja “996” akan segera mengirim seseorang ke unit perawatan intensif di rumah sakit.

Sebuah kuesioner investigasi yang disebarkan Atlantis Press menemukan bahwa 76 persen responden mengatakan “996” menghancurkan hidup mereka dan merupakan masalah yang parah. Hampir 86 persen responden tidak menyukai sistem kerja “996”, dan mereka semua menganggap hak-hak mereka dieksploitasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menolak praktik ini.

Sebagian besar orang yang diwawancarai berada dalam kondisi stres berat. Hanya sebagian anak muda yang menganggap budaya kerja “996” baik-baik saja. Seiring bertambahnya usia, tingkat stres pun semakin meningkat.

Beberapa orang mengatakan mereka terlalu lelah untuk melakukan hal lain setelah pulang kerja. Efisiensi kerja pun menurun seiring bertambahnya jam kerja. Dari 50 orang yang diwawancarai, 38 orang menganggap budaya “996” menimbulkan stres, dan dua orang menganggapnya sebagai praktik yang tidak dapat didukung, sementara hanya 10 orang yang menganggapnya masuk akal.

Persaingan sosial ketat antar perusahaan disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan mengeksploitasi pekerjanya di China. Dalam lingkungan bisnis yang unik di China, perusahaan meniru praktik pesaing mereka agar tetap kompetitif, menurut sebuah studi yang dilakukan Duke Corporate Education, bagian dari Duke University.

Kurangnya perlindungan terhadap sistem legislatif yang ada dan lemahnya pengawasan terhadap lembaga penegak hukum adalah alasan mengapa hak beristirahat tidak dilindungi di China, menurut studi Atlantis Press.

Reformasi kelembagaan perlu dilakukan, misalnya penyempurnaan sistem jam kerja, penerapan peraturan lembur yang lebih ketat, dan peningkatan biaya praktik ilegal yang dilakukan unit-unit pekerja.

Praktik Lembur Ilegal

Sistem hukum di China tidak sempurna; undang-undang ketenagakerjaan telah berlaku sejak tahun 1994, namun belum diperbaiki agar dapat beradaptasi dengan masyarakat saat ini. Ironisnya, di negara yang konon komunis, para pekerja masih lemah dan kurang memiliki kesadaran tentang bagaimana melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui jalur hukum.

Pendiri Alibaba Jack Ma, yang dikenal sebagai orang terkaya di China, telah membuat heboh dengan dukungan vokalnya terhadap jadwal kerja “996” yang melelahkan.

China adalah rumah bagi beberapa perusahaan internet terbesar di dunia seperti Alibaba, Baidu dan Tencent. Laju pertumbuhan mereka telah membuat beberapa pengembang perangkat lunak dan pengusaha teknologi menjadi sangat kaya. Namun sifat budaya kerja yang tiada henti kini berdampak buruk pada pekerja teknologi yang menggerakkan sektor ini.

Kematian pekerja akibat jam kerja yang terlalu panjang telah menyebabkan tuntutan hukum di China, dan keputusan pengadilan tidak berlaku bagi perusahaan yang melakukan praktik tersebut.

Seorang pria bernama Zhang telah dipekerjakan sebuah perusahaan kurir dengan sistem kerja “996”. Zhang menolak bekerja lembur di luar ketentuan, dan kemudian dipecat. Panel arbitrase memerintahkan majikan untuk membayar Zhang kompensasi sebesar 8.000 yuan, setara dengan gaji satu bulan. Pengadilan tinggi menguatkan keputusan panel arbitrase, dengan mengatakan Zhang telah dipecat secara ilegal dan kebijakan kerja pemerintah melanggar hukum.

Ketidakpuasan terhadap jam kerja panjang terlihat ketika seorang wanita muda meninggal dunia setelah bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama di sebuah perusahaan rintisan e-commerce di China. Karyawan perusahaan tersebut mengeluh bahwa mereka dipaksa bekerja selama 300 jam sebulan, jauh melebihi batas hukum.

Sebuah perusahaan jasa dan perusahaan media harus membayar kompensasi kepada kerabatnya ketika seorang pekerja bernama Li pingsan di kamar mandi kantor dan meninggal setelah shift malam selama 12 jam.

Rahasia kesuksesan ekonomi China dalam beberapa dekade terakhir terletak pada eksploitasi kejam terhadap pekerja yang membantu para pengusaha di sana melemahkan persaingan dari negara lain dengan menurunkan biaya tenaga kerja.

Namun hal ini juga merupakan praktik perdagangan yang tidak adil, karena perusahaan di negara lain, baik di AS, Eropa Barat, atau India, harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Mereka merasa sulit untuk bersaing dengan upah tenaga kerja China yang lebih rendah.

Kandidat presiden AS dari Partai Republik, Vivek Ramaswami, berencana mengikuti pemilu 2024. Politikus etnis India-Amerika itu telah memberikan peringatan kepada China dengan berjanji bahwa dirinya akan mendeklarasikan "kemandirian ekonomi dari Beijing" jika terpilih sebagai Presiden AS.

"Inilah mengapa kita tidak boleh bersikap keras terhadap China. Itu karena kita bergantung pada mereka untuk gaya hidup modern kita. Kita harus mendeklarasikan kemandirian ekonomi dari musuh kita. Itulah Deklarasi Kemerdekaan yang akan saya tandatangani sebagai presiden berikutnya," kata Ramaswami dalam debat pada 9 November 2023.

"Pesan saya kepada (Presiden China) Xi Jinping adalah: bisnis AS tidak akan berekspansi ke pasar China, kecuali jika Anda bermain sesuai perangkat aturan yang sama."