Rusia Sebut Pertemuan DK PBB Intervensi Kedaulatan Iran

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengecam Amerika Serikat (AS) karena menyerukan sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menyusul ketidakstabilan situasi di Iran. Ia menuduh Washington mengobarkan keresahan dan mendestabilkan pemerintah Teheran.

"Amerika Serikat melanjutkan kebijakan interferensi terbuka dan samar-samar ke dalam urusan negara-negara lain. Dengan kedok keprihatinan tentang hak asasi manusia dan demokrasi, mereka tanpa malu-malu menyerang kedaulatan negara lain," kata Sergey Ryabkov.

"Dalam hal ini, kita melihat Amerika memprakarsai pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk semata-mata sebuah isu internal," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (5/1/2018).

Ryabkov mengatakan klaim Teheran bahwa AS sedang mendorong demonstrasi jalanan yang mematikan dari luar negeri "tidak berdasar" dan menambahkan bahwa Washington menggunakan "cara apapun yang tersedia" untuk melemahkan pemerintah asing yang bermusuhan.

AS meminta pertemuan darurat hari Jumat sore di New York pada hari Selasa, meskipun dukungan mayoritas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB mungkin diperlukan agar diskusi terus berlanjut. Tidak ada resolusi yang diajukan.

Baca Juga: Turuti Seruan AS, DK PBB Gelar Pertemuan Soal Demonstrasi di Iran

Ryabkov mengatakan bahwa Moskow akan "dengan tenang" berpartisipasi dalam diskusi apapun namun mencatat bahwa situasinya berada di luar lingkup kompetensi PBB yang misinya dikorbankan demi ambisi pribadi orang-orang tertentu, yang ingin menumbuhkan modal politik pribadi mereka dengan mengorbankan kesulitan internal negara lain.

Dalam serangkaian tweet tentang Iran dalam sepekan terakhir, Presiden AS Donald Trump memuji demonstrasi selama seminggu, yang telah menayangkan campuran keluhan ekonomi dan politik terhadap pemerintah Iran yang korup. Trump mengatakan bahwa pihak oposisi akan mendapat dukungan besar dari Amerika Serikat pada waktu yang tepat. Dia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk sekali lagi menyerang kesepakatan nuklir "mengerikan" yang ditandatangani oleh Barack Obama pada tahun 2015.

Ryabkov sebelumnya mengatakan bahwa AS menggunakan demonstrasi tersebut sebagai "dalih" untuk meninjau kembali persyaratan Rencana Aksi Komprehensif Bersama - kesepakatan internasional, yang juga disetujui oleh Rusia, China, Prancis, Inggris, Jerman dan Uni Eropa. Kesepakatan tersebut menawarkan pencabutan sejumlah sanksi kepada Iran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya yang berlangsung lebih dari satu dekade.

Namun, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan bahwa Gedung Putih ingin mengubah kondisinya dalam mendukung kesepakatan jangka panjang, sementara Trump telah mengatakan bahwa dia dapat mengembalikan beberapa sanksi tersebut sebagai tanggapan atas kejadian baru-baru ini di Iran.