Ironi, Kecam Pembantaian Warga Sipil Tapi AS Akan Terus Dukung Israel

DUBAI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken menekankan Washington akan terus mendukung Israel dan berupaya memastikan warga sipil tidak terbunuh.

“Kami tetap fokus untuk memulangkan semua orang, mengembalikan sandera. Kami juga sangat fokus, seperti yang selama ini kami lakukan, dalam upaya memastikan bahwa konflik ini tidak menyebar, dan tidak meningkat di tempat lain,” ucap Blinken pada sebuah konferensi di Dubai, dalam diskusi dengan para menteri luar negeri Arab.

Ia pun menyalahkan Hamas atas berakhirnya upaya perpanjangan gencatan senjata.



“Penting untuk memahami mengapa jeda itu berakhir. Hal ini berakhir karena Hamas,” tegasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (3/12/2023).

Dia menekankan bahwa melindungi warga sipil di Gaza adalah suatu keharusan dan Israel akan memberi tahu warga Palestina mengenai tempat-tempat yang aman, dan menambahkan bahwa AS berupaya agar Palestina memiliki negara mereka sendiri.

Tentara Israel kembali mengebom Jalur Gaza pada Jumat pagi setelah menyatakan berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 193 warga Palestina telah tewas dan 652 terluka sejak Jumat dalam serangan udara Israel.



Jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat dengan cepat karena Israel telah mengungkapkan ratusan target lagi yang rencananya akan dibom di Gaza selatan, tempat sekitar dua juta warga Palestina berdesakan di wilayah yang dulunya merupakan salah satu wilayah terpadat di muka bumi sebelum perang.

Pada hari Sabtu, Israel mengumumkan telah menyerang lebih dari 400 sasaran di Gaza sejak upaya memperpanjang gencatan senjata selama tujuh hari dengan Hamas gagal pada hari Jumat, termasuk 50 serangan di kota selatan Khan Younis.

Israel telah memerintahkan 1,1 juta penduduk di bagian utara wilayah kantong tersebut untuk menuju ke selatan pada bulan lalu untuk menghindari kematian, sebuah perintah evakuasi yang dianggap sebagai kejahatan perang oleh para ahli hak asasi manusia PBB, dan tidak ada tempat tersisa bagi mereka untuk masuk ke dalam wilayah kantong tersebut.