Rusia Kehilangan Kursi di Dewan Senjata Kimia PBB

THE HAGUE - Rusia harus kehilangan kurisnya sebagai anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) setelah Mei 2024. Rusia tidak mendapatkan cukup suara dari anggota OPCW pada pemungutan suara hari Rabu.

"Dewan yang beranggotakan 41 orang ini dipilih untuk masa jabatan bergilir selama dua tahun oleh 193 negara anggota, dengan memperhatikan prinsip distribusi geografis yang adil, pentingnya industri kimia, dan kepentingan politik dan keamanan,” menurut OPCW seperti dikutip dari RT, Kamis (30/11/2023).

Dari lima kursi yang dialokasikan untuk kawasan Eropa Timur, empat kursi saat ini dipegang oleh anggota NATO: Albania, Bulgaria, Makedonia Utara, dan Rumania. Ketika mandat Rusia berakhir dalam enam bulan ke depan, bersama dengan mandat Tirana dan Sofia, Polandia, Lithuania, dan Ukraina akan bergabung dalam kelompok tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Kirill Lysogorsky mewakili Rusia pada konferensi OPCW minggu ini. Ia mengingatkan anggota lain bahwa Rusia secara tradisional memiliki kursi di dewan tersebut dan memiliki industri kimia terbesar di kawasan, mencakup hampir 37% dari seluruh lokasi yang menjadi sasaran inspeksi OPCW.



Awal pekan ini, Lysogorsky mengatakan bahwa Moskow memiliki “bukti tak terbantahkan” bahwa Amerika Serikat (AS) dan NATO telah memasok bahan kimia beracun ke Ukraina dan sarana pengirimannya, yang menurutnya digunakan untuk menyerang “kepemimpinan [wilayah] baru yang bergabung dengan Rusia.”

Letnan Jenderal Igor Kirillov, kepala Pasukan Perlindungan Nuklir, Kimia, dan Biologi Rusia, mengungkapkan pada hari Selasa bahwa setidaknya 15 orang tewas dalam 17 insiden keracunan bahan kimia yang ia salahkan pada militer Ukraina. Ukraina membantah telah mengembangkan atau menggunakan senjata kimia.

Moskow sebelumnya telah memunculkan kekhawatiran bahwa Washington akan mendominasi OPCW. Pada bulan Februari, duta besar Rusia untuk organisasi tersebut menentang laporan tentang dugaan serangan kimia tahun 2018 di Suriah, dan menggambarkan laporan tersebut penuh dengan inkonsistensi dan kesenjangan faktual.

"Tim Investigasi dan Identifikasi (IIT) yang menghasilkan laporan tersebut sama sekali tidak sah,” kata Alexander Shulgin, yang menuduh AS dan sekutunya berupaya melemahkan prinsip-prinsip hukum internasional dan menggantinya dengan “aturan yang dibuat-buat.”