Eks Menlu AS Kutuk Israel, Puji Warga Palestina
Kamis, 09 November 2017 - 05:28 WIB
Eks Menlu AS Kutuk Israel, Puji Warga Palestina
A
A
A
TEL AVIV - Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS) John Kerry meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemerintah Israel. Kerry menyalahkan Israel atas jalan buntu dalam mengamankan kesepakatan damai dengan Palestina sembari memuji komitmen pihak yang terakhir untuk tidak melakukan kekerasan.
Komentar Kerry ini terungkap setelah sebuah rekaman, dilaporkan dibuat pada sebuah konferensi baru-baru ini di Dubai, diperoleh oleh Channel 10 Israel dan disiarkan pada hari Selasa.
"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk tetap berkomitmen tidak melakukan kekerasan. Dan faktanya saat intifada (2015) terjadi, mereka menunjukkan aksi non kekerasan - di Tepi Barat," ujar mantan calon presiden tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).
Namun, Kerry mengatakan hal ini "diabaikan oleh masyarakat umum karena ini bukan topik diskusi. "Mengapa? Karena mayoritas kabinet, dalam pemerintahan Israel saat ini, telah mengumumkan bahwa mereka tidak pernah berada di negara Palestina," ujarnya.
Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk melindungi keamanan Israel, termasuk memiliki pasukan Israel yang ditempatkan di sebuah bandara di negara tetangga Yordania.
"Raja Abdullah dari Yordania menerima gagasan untuk memiliki pasukan Israel di sebuah bandara di Yordania," katanya.
"Kami bahkan memiliki pra-penggelaran senjata di Tepi Barat jika ada ancaman eksistensial terhadap Israel yang harus mereka tanggapi," ungkapnya lebih jauh.
"Ini akan menjadi perbatasan paling aman di dunia, dengan sebuah kesepakatan mengenai tanggapan yang cepat, jadi jika orang Palestina tidak menanggapi dalam waktu tiga menit atau lima menit gangguan di perbatasan, Israel memiliki hak untuk memberikan tanggapan," dia menambahkan.
Mantan diplomat tinggi Amerika tersebut meramalkan bahwa jika situasi tersebut tidak berubah, orang-orang Palestina bisa kembali melakukan kekerasan sebagai alat untuk mengamankan negaranya di masa depan.
"Jika Anda melihat 40.000 anak-anak berbaris ke dinding setiap hari dengan tanda-tanda yang mengatakan 'beri kami hak kami,' maksud saya, saya kira Palestina tidak akan kebal selamanya terhadap gerakan hak-hak sipil yang telah menyapu negara-negara lain di dunia dan entah bagaimana Israel mengabaikan ini. Itu bukan kepemimpinan," kata Kerry.
"Jika Anda tidak memiliki pemimpin yang ingin berdamai, jika persamaannya tidak berubah, saya akan takjub jika dalam 10 tahun ke depan jika kita tidak melihat beberapa pemimpin muda Palestina datang dan berkata, siapa bilang kita telah mencoba tanpa kekerasan selama 30 tahun terakhir dan lihat, itu tidak menghasilkan apa-apa," sambungnya
Selama menjabat sebagai sekretaris negara, Kerry memimpin perundingan damai antara kedua belah pihak. Namun, perundingan ini runtuh pada tahun 2014 dengan orang-orang Palestina menyalahkan, sebagian, pembangunan permukiman Israel di tanah Arab.
Sebelum dia meninggalkan jabatannya, Kerry memberikan sebuah pidato di mana dia mengkritik Israel mengenai kebijakan permukimannya, dengan mengatakan bahwa mereka membahayakan kesepakatan damai di masa depan dan kemungkinan solusi dua negara.
Komentar Kerry ini terungkap setelah sebuah rekaman, dilaporkan dibuat pada sebuah konferensi baru-baru ini di Dubai, diperoleh oleh Channel 10 Israel dan disiarkan pada hari Selasa.
"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk tetap berkomitmen tidak melakukan kekerasan. Dan faktanya saat intifada (2015) terjadi, mereka menunjukkan aksi non kekerasan - di Tepi Barat," ujar mantan calon presiden tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).
Namun, Kerry mengatakan hal ini "diabaikan oleh masyarakat umum karena ini bukan topik diskusi. "Mengapa? Karena mayoritas kabinet, dalam pemerintahan Israel saat ini, telah mengumumkan bahwa mereka tidak pernah berada di negara Palestina," ujarnya.
Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk melindungi keamanan Israel, termasuk memiliki pasukan Israel yang ditempatkan di sebuah bandara di negara tetangga Yordania.
"Raja Abdullah dari Yordania menerima gagasan untuk memiliki pasukan Israel di sebuah bandara di Yordania," katanya.
"Kami bahkan memiliki pra-penggelaran senjata di Tepi Barat jika ada ancaman eksistensial terhadap Israel yang harus mereka tanggapi," ungkapnya lebih jauh.
"Ini akan menjadi perbatasan paling aman di dunia, dengan sebuah kesepakatan mengenai tanggapan yang cepat, jadi jika orang Palestina tidak menanggapi dalam waktu tiga menit atau lima menit gangguan di perbatasan, Israel memiliki hak untuk memberikan tanggapan," dia menambahkan.
Mantan diplomat tinggi Amerika tersebut meramalkan bahwa jika situasi tersebut tidak berubah, orang-orang Palestina bisa kembali melakukan kekerasan sebagai alat untuk mengamankan negaranya di masa depan.
"Jika Anda melihat 40.000 anak-anak berbaris ke dinding setiap hari dengan tanda-tanda yang mengatakan 'beri kami hak kami,' maksud saya, saya kira Palestina tidak akan kebal selamanya terhadap gerakan hak-hak sipil yang telah menyapu negara-negara lain di dunia dan entah bagaimana Israel mengabaikan ini. Itu bukan kepemimpinan," kata Kerry.
"Jika Anda tidak memiliki pemimpin yang ingin berdamai, jika persamaannya tidak berubah, saya akan takjub jika dalam 10 tahun ke depan jika kita tidak melihat beberapa pemimpin muda Palestina datang dan berkata, siapa bilang kita telah mencoba tanpa kekerasan selama 30 tahun terakhir dan lihat, itu tidak menghasilkan apa-apa," sambungnya
Selama menjabat sebagai sekretaris negara, Kerry memimpin perundingan damai antara kedua belah pihak. Namun, perundingan ini runtuh pada tahun 2014 dengan orang-orang Palestina menyalahkan, sebagian, pembangunan permukiman Israel di tanah Arab.
Sebelum dia meninggalkan jabatannya, Kerry memberikan sebuah pidato di mana dia mengkritik Israel mengenai kebijakan permukimannya, dengan mengatakan bahwa mereka membahayakan kesepakatan damai di masa depan dan kemungkinan solusi dua negara.
(ian)
