Israel Marah setelah Rusia Sebut Penjajah Tak Punya Hak Membela Diri
loading...
A
A
A
NEW YORK - Israel marah atas kritik diplomat Rusia di PBB yang menyatakan kekuatan pendudukan atau penjajah tidak memiliki hak untuk membela diri.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia telah mengkritik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atas kampanye militer mereka yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina.
Pada Rabu lalu, Nebenzia mengatakan pada sesi darurat Majelis Umum PBB bahwa Israel tidak dapat menjadikan alasan pembelaan diri sebagai alasan invasi ke Gaza, karena Israel tidak memiliki yurisdiksi untuk beroperasi di daerah kantong Palestina tersebut dan bertindak sebagai “kekuatan pendudukan” di sana.
“Satu-satunya hal yang dapat mereka kumpulkan adalah pernyataan terus-menerus mengenai hak Israel untuk membela diri, meskipun sebagai kekuatan pendudukan, Israel tidak memiliki kekuatan seperti yang dikonfirmasi oleh pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada tahun 2004,” kata Nebenzia.
Meskipun menyatakan Israel tidak mempunyai hak untuk membela diri, Nebenzia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk “menjamin keamanannya” dan “memerangi terorisme.”
“Mengenai keamanan Israel–dan kami mengakui haknya untuk menjamin keamanannya–keamanan ini hanya dapat dijamin sepenuhnya jika kita menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” katanya.
“Orang-orang Yahudi menderita penganiayaan selama berabad-abad dan orang-orang Yahudi seharusnya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa penderitaan orang-orang biasa, nyawa tak berdosa yang hilang atas nama pembalasan buta, tidak akan memulihkan keadilan, menghidupkan kembali orang mati, atau menghibur keluarga mereka.”
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tak terima dengan komentar diplomat Rusia.
”Konyol mendengar perwakilan Rusia mengkhotbahkan moralitas kepada Israel mengenai masalah hak asasi manusia dan hukum internasional,” katanya, seperti dikutip RT, Sabtu (4/11/2023).
“Moskow adalah tempat terakhir yang dapat menyampaikan pesan kepada kami,” ujarnya, merujuk pada pengusiran Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia telah mengkritik Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atas kampanye militer mereka yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina.
Pada Rabu lalu, Nebenzia mengatakan pada sesi darurat Majelis Umum PBB bahwa Israel tidak dapat menjadikan alasan pembelaan diri sebagai alasan invasi ke Gaza, karena Israel tidak memiliki yurisdiksi untuk beroperasi di daerah kantong Palestina tersebut dan bertindak sebagai “kekuatan pendudukan” di sana.
“Satu-satunya hal yang dapat mereka kumpulkan adalah pernyataan terus-menerus mengenai hak Israel untuk membela diri, meskipun sebagai kekuatan pendudukan, Israel tidak memiliki kekuatan seperti yang dikonfirmasi oleh pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada tahun 2004,” kata Nebenzia.
Meskipun menyatakan Israel tidak mempunyai hak untuk membela diri, Nebenzia melanjutkan dengan menyatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk “menjamin keamanannya” dan “memerangi terorisme.”
“Mengenai keamanan Israel–dan kami mengakui haknya untuk menjamin keamanannya–keamanan ini hanya dapat dijamin sepenuhnya jika kita menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan,” katanya.
“Orang-orang Yahudi menderita penganiayaan selama berabad-abad dan orang-orang Yahudi seharusnya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa penderitaan orang-orang biasa, nyawa tak berdosa yang hilang atas nama pembalasan buta, tidak akan memulihkan keadilan, menghidupkan kembali orang mati, atau menghibur keluarga mereka.”
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan tak terima dengan komentar diplomat Rusia.
”Konyol mendengar perwakilan Rusia mengkhotbahkan moralitas kepada Israel mengenai masalah hak asasi manusia dan hukum internasional,” katanya, seperti dikutip RT, Sabtu (4/11/2023).
“Moskow adalah tempat terakhir yang dapat menyampaikan pesan kepada kami,” ujarnya, merujuk pada pengusiran Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.