Khawatir Kerusuhan Anti-Yahudi Meluas, Prancis Larang Demonstrasi Pro-Palestina

Dia mengatakan kepada radio Prancis bahwa 100 tindakan antisemit telah tercatat sejak Sabtu. Grafiti yang paling banyak menampilkan "swastika, 'kematian bagi orang Yahudi', seruan untuk melakukan intifada melawan Israel". Namun, beberapa insiden termasuk orang-orang yang ditangkap saat mencoba membawa pisau ke sekolah dan sinagoga, tambahnya.

Polisi Prancis sudah menjaga rumah para anggota parlemen terkemuka. Presiden Majelis Nasional Yaël Braun-Pivet dan anggota parlemen Meyer Habib telah ditawari perlindungan lebih lanjut.

Dalam langkah terpisah, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyatakan “tidak ada toleransi” terhadap antisemitisme.

Dia mengatakan kepada parlemen bahwa kelompok pro-Palestina yang merayakan pembunuhan warga sipil Israel pada hari Sabtu akan dilarang.

Polisi Berlin juga telah melarang demonstrasi pro-Palestina yang direncanakan, dengan alasan adanya risiko pernyataan antisemit dan pengagungan kekerasan. Pihak berwenang mengatakan sekitar 60 demonstran mematuhi perintah untuk meninggalkan Potsdamer Platz di Berlin pada hari Kamis.

Presiden Macron mengatakan beberapa dari 17 warga Prancis yang hilang mungkin termasuk di antara sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza, dan "Prancis melakukan segala yang bisa dilakukan bersama Israel dan mitra kami untuk memulangkan mereka".

Israel, katanya, mempunyai hak untuk membela diri dengan membasmi teroris, namun “harus menyelamatkan nyawa warga sipil karena itu adalah tugas negara demokrasi”. “Satu-satunya respons terhadap terorisme adalah respons yang kuat namun adil,” katanya.

Juga terungkap bahwa Presiden Majelis Prancis Braun-Pivet telah menerima ancaman pembunuhan.

Sebagai anggota partai Renaisans yang dipimpin Macron, ia pekan ini menyalakan lampu parlemen dengan warna bendera Israel sebagai respons terhadap serangan Hamas, dan menyerukan mengheningkan cipta selama satu menit sebelum sidang Majelis pada hari Selasa.

Braun-Pivet juga mengumumkan bahwa Maryam Abu Daqqa, anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), akan dilarang menghadiri pemutaran film dokumenter di parlemen bulan depan. Organisasi militan tersebut diakui sebagai organisasi teroris oleh UE.