Perang Israel-Hamas Makin Brutal, Rusia dan China Dorong Perundingan Damai

NEW YORK - Rusia dan China memperjuangkan proses perdamaian sejati di Timur Tengah pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Minggu (8/10/2023).

Pertemuan Dewan Keamanan PBB membahas serangan baru-baru ini yang dilakukan kelompok pejuang Palestina Hamas di Israel.

Ini menjadi serangan terburuk Hamas yang pernah terjadi di Israel dalam beberapa dekade.

“Pesan saya adalah: Penting untuk segera menghentikan pertempuran, melakukan gencatan senjata dan melakukan negosiasi yang bermakna, yang telah terhenti selama beberapa dekade,” tegas Vassily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, kepada wartawan setelah sesi darurat Dewan Keamanan pada Minggu.

Nebenzia menekankan Rusia mengutuk semua serangan terhadap warga sipil.

Duta Besar China Zhang Jun menyuarakan posisi serupa menjelang pertemuan tersebut, mendesak dunia “untuk kembali ke solusi dua negara.”

Namun Dewan Keamanan PBB tidak mengeluarkan pernyataan bersama mengenai masalah ini karena perbedaan pendapat di antara para anggota.

Sementara itu, Amerika Serikat (AS) meminta seluruh 15 anggotanya mengutuk “serangan teroris keji yang dilakukan oleh Hamas.”



Setelah sesi tersebut, Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan “sejumlah negara” mengindahkan seruan Washington, namun tidak semuanya, Dia menambahkan para wartawan dapat menebak siapa yang dimaksudnya.

Moskow sebelumnya menggambarkan krisis ini sebagai “manifestasi yang sangat berbahaya dari lingkaran setan kekerasan yang secara langsung berasal dari tidak dilaksanakannya resolusi-resolusi yang relevan” oleh Dewan Keamanan PBB.

Dikatakan bahwa negara-negara Barat telah secara efektif memblokir pekerjaan Kuartet di Timur Tengah.

Kuartet itu adalah kelompok internasional yang bertugas memediasi proses perdamaian Israel-Palestina yang mencakup Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan PBB.

Perwakilan tetap Israel di PBB, Gilad Erdan, menyatakan tujuan negaranya adalah “melenyapkan” infrastruktur Hamas.

Israel telah menyatakan perang terhadap organisasi tersebut dan melancarkan serangan balasan ke Gaza.

Sementara itu, Duta Besar Palestina Riyad Mansour menyebut blokade Israel terhadap Gaza dan serangan rutin di wilayah padat penduduk sebagai pemicu kekerasan. Dia mendesak Israel tidak “menggandakan pilihan buruknya.”

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel berada di bawah kepemimpinan serangkaian pemerintahan sayap kanan yang memicu eskalasi.

Israel berhasil merevitalisasi hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara Arab dan berencana menjalin hubungan dengan Arab Saudi melalui perjanjian trilateral yang melibatkan AS.

Namun, pencapaian diplomasi ini dibarengi dengan meningkatnya kritik dari organisasi hak asasi manusia terkemuka, termasuk B’Tselem dan Human Rights Watch, yang berpendapat perlakuan Israel terhadap warga Palestina adalah bentuk apartheid.

Sementara itu, negara-negara Arab telah mengeluarkan pernyataan mengenai eskalasi yang sedang berlangsung, yang menyatakan Israel setidaknya memikul sebagian tanggung jawab atas situasi tersebut dan menyerukan kebangkitan kembali proses perdamaian.