Mohammed bin Salman Malu Arab Saudi Akan Eksekusi Warga karena Tweet, tapi Tak Bertindak
Minggu, 01 Oktober 2023 - 19:40 WIB
loading...
A
A
A
Hakim diangkat atas perintah kerajaan.
“Semuanya ada di tangan putra mahkota,” kata Saeed al-Ghamdi, yang dilansir AFP, Minggu (1/10/2023).
“Karena dia mengetahui ada putusan pengadilan yang membuatnya malu, dia mempunyai kesempatan untuk membatalkannya.”
Dia menambahkan: “Saya berharap akan ada kemunduran yang nyata, tidak hanya dengan membatalkan hukuman mati tetapi juga dengan membebaskan dia dan [orang-orang yang terjebak dalam] semua kasus serupa.”
Ghamdi diadili berdasarkan undang-undang kontraterorisme yang disahkan pada tahun 2017, tahun yang sama ketika Pangeran Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota.
Pada saat itu, Human Rights Watch mengecam definisi terorisme yang tidak jelas dalam undang-undang tersebut, yang memungkinkan pihak berwenang untuk terus menargetkan kritik yang bersifat damai.
Joey Shea, peneliti Arab Saudi untuk Human Rights Watch, mengatakan pada konferensi pers online minggu ini bahwa penerapan undang-undang kontraterorisme melemahkan klaim Pangeran Mohammed bahwa hukuman terhadap Ghamdi adalah produk dari undang-undang lama yang belum diubah.
“Ini bukanlah undang-undang lama yang buruk,” katanya.
“Ini adalah undang-undang buruk baru yang mulai berlaku pada tahun 2017 ketika Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota.”
Tuduhan spesifik terhadap Mohammed al-Ghamdi berpusat pada postingan yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungan terhadap ulama yang dipenjara termasuk Salman al-Awda dan Awad al-Qarni.
Jaksa juga menuntut hukuman mati terhadap kedua ulama tersebut.
Putra Awda, Abdullah Alaoudh, mengatakan ekspresi malu Pangeran Mohammed atas kasus Ghamdi tidak dapat dipercaya.
“Semuanya ada di tangan putra mahkota,” kata Saeed al-Ghamdi, yang dilansir AFP, Minggu (1/10/2023).
“Karena dia mengetahui ada putusan pengadilan yang membuatnya malu, dia mempunyai kesempatan untuk membatalkannya.”
Dia menambahkan: “Saya berharap akan ada kemunduran yang nyata, tidak hanya dengan membatalkan hukuman mati tetapi juga dengan membebaskan dia dan [orang-orang yang terjebak dalam] semua kasus serupa.”
Ghamdi diadili berdasarkan undang-undang kontraterorisme yang disahkan pada tahun 2017, tahun yang sama ketika Pangeran Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota.
Pada saat itu, Human Rights Watch mengecam definisi terorisme yang tidak jelas dalam undang-undang tersebut, yang memungkinkan pihak berwenang untuk terus menargetkan kritik yang bersifat damai.
Joey Shea, peneliti Arab Saudi untuk Human Rights Watch, mengatakan pada konferensi pers online minggu ini bahwa penerapan undang-undang kontraterorisme melemahkan klaim Pangeran Mohammed bahwa hukuman terhadap Ghamdi adalah produk dari undang-undang lama yang belum diubah.
“Ini bukanlah undang-undang lama yang buruk,” katanya.
“Ini adalah undang-undang buruk baru yang mulai berlaku pada tahun 2017 ketika Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota.”
Tuduhan spesifik terhadap Mohammed al-Ghamdi berpusat pada postingan yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungan terhadap ulama yang dipenjara termasuk Salman al-Awda dan Awad al-Qarni.
Jaksa juga menuntut hukuman mati terhadap kedua ulama tersebut.
Putra Awda, Abdullah Alaoudh, mengatakan ekspresi malu Pangeran Mohammed atas kasus Ghamdi tidak dapat dipercaya.
Lihat Juga :
