Setelah Jaksa dan Hakim, Rusia Masukkan Presiden ICC ke Daftar Buronan

Meskipun menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, Rusia tidak pernah meratifikasi perjanjian tersebut dan secara resmi menolak untuk menandatanganinya pada tahun 2016 setelah pengadilan mengeluarkan deklarasi bahwa aksesi Crimea ke Rusia pada tahun 2014 – yang merupakan hasil referendum demokratis – merupakan “pendudukan.” Oleh karena itu, Moskow tidak mengakui pengadilan tersebut atau yurisdiksinya.

Meskipun Amerika Serikat (AS) biasanya menjadi salah satu negara yang paling bersuara keras dalam menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Pentagon pada awal tahun ini memblokir upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menyampaikan dugaan kejahatan tersebut kepada ICC, dengan alasan adanya kemungkinan preseden digunakan untuk kemudian mengadili orang Amerika atas kejahatan perang di masa lalu dan masa depan.

Setelah invasi AS ke Afghanistan, pemerintahan mantan Presiden George W. Bush mengeluarkan undang-undang yang melarang warga Amerika bekerja sama dengan pengadilan, yang digambarkan dengan berbagai cara karena bias terhadap Barat dan tidak sesuai dengan Konstitusi AS.

Baca Juga: Biden Perintahkan AS Serahkan Bukti Kejahatan Perang Rusia ke ICC