Menlu Rusia: AS Berperang Langsung dengan Moskow

NEW YORK - Setelah seminggu menghadiri Majelis Umum PBB yang didominasi oleh diskusi mengenai perang Rusia di Ukraina , diplomat top Moskow Sergey Lavrov akhirnya mendapat giliran untuk berpidato.

Dalam kesempatannya, Menteri Luar Negeri Rusia itu menyoroti dukungan yang diberikan Barat dan NATO - sebuah organisasi pertahanan bersama yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk membela negara-negara Barat dari Uni Soviet.

Ketika perang Rusia di Ukraina terus berlanjut dan sekutu-sekutu Barat terus menyalurkan bantuan militer ke Kiev, Lavrov memperingatkan bahwa ia menganggap Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lain secara langsung berperang dengan Rusia.

“Kita bisa menyebut ini perang hibrida tapi itu tidak mengubah kenyataan,” kata Lavrov.



“Mereka sebenarnya terlibat dalam permusuhan dengan kami karena menggunakan Ukraina sebagai makanan ternak,” ia menambahkan seperti dikutip dari CNN, Minggu (24/9/2023).

Dalam kesempatan itu Lavrov juga menolak kerangka perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menyebutnya “tidak mungkin”.

Rencana tersebut tidak mempertimbangkan penyerahan wilayah Ukraina ke Rusia atau mengabaikan upaya Kiev untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) – dua hal yang menjadi hambatan bagi Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia itu juga menutup kemungkinan Rusia kembali ke perjanjian biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan Kremlin merasa telah ditipu.

“Alasan utama mengapa kami meninggalkan perjanjian ini dan perjanjian ini tidak ada lagi adalah karena segala sesuatu yang dijanjikan kepada kami ternyata hanya tipuan,” kata Lavrov.



Rusia menarik diri dari perjanjian yang ditengahi PBB itu pada bulan Juli, setelah mengatakan selama beberapa waktu bahwa mereka telah dicegah untuk mengekspor bahan makanannya sendiri secara memadai.

Kesepakatan yang kini telah gagal itu memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian yang sangat dibutuhkan melalui laut, dengan kapal-kapal yang melewati blokade Rusia untuk mencapai pasar global.

PBB, yang dibentuk pada tahun 1940an, mencerminkan era sebelumnya, dimana lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB memegang kekuasaan yang tidak proporsional dalam organisasi tersebut. Namun sebagai salah satu negara yang disebut P5, Rusia juga mendapat manfaat signifikan dari struktur yang ada, terutama dengan memveto resolusi mengenai perangnya di Ukraina.

Di antara banyak usulan reformasi di PBB dari berbagai sudut, Ukraina mengatakan Rusia harus dicabut hak vetonya di Dewan Keamanan dan dikeluarkan dari organisasi tersebut karena melanggar prinsip dasar PBB yaitu melanggar kedaulatan teritorial sesama negara anggota.