3 Alasan Lepasnya Taiwan dari China, Salah Satunya Faktor Sejarah

JAKARTA - Ketegangan antara China dan Taiwan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya adalah perbedaan status dari pulau tersebut.

China mengklaim pulau yang punya pemerintahannya sendiri itu adalah bagian dari wilayahnya dan berjanji akan menyatukannya kembali, bahdan dengan kekerasan jika perlu.

Klaim China ini ditolak mentah-mentah oleh Taiwan yang memandang dirinya berbeda dengan China daratan, dengan konstitusinya sendiri dan pemimpin yang dipilih secara demokratis.

Alasan lepasnya Taiwan dari China memiliki akar sejarah yang terkait dengan perang saudara pada tahun 1949 antara kelompok Nasionalis (Kuomintang) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan kelompok Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong.

Alasan Lepasnya Taiwan dari China

1. Sejarah

Chiang Kai Sek dan Mao Zedong. Foto/The China Project

Taiwan adalah sebuah pulau yang jaraknya sekitar 100 mil dari pantai tenggara China.

Sumber sejarah menunjukkan bahwa pulau ini pertama kali berada di bawah kendali penuh China pada abad ke-17 ketika Dinasti Qing mulai mengelolanya. Pada tahun 1895, mereka menyerahkannya kepada Jepang setelah kalah dalam perang China-Jepang pertama.

China kembali merebut pulau itu pada tahun 1945 setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua.

Namun perang saudara meletus di daratan China antara pasukan pemerintah Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis pimpinan Mao Zedong.

Komunis menang pada tahun 1949 dan mengambil kendali di Beijing.

Chiang Kai-shek dan sisa partai Nasionalis – yang dikenal sebagai Kuomintang – melarikan diri ke Taiwan, tempat mereka memerintah selama beberapa dekade berikutnya.

Mengacu pada sejarah ini, China mengatakan bahwa Taiwan awalnya adalah sebuah provinsi di China. Namun masyarakat Taiwan merujuk pada sejarah yang sama dan berpendapat bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari negara China modern yang pertama kali dibentuk setelah revolusi pada tahun 1911 – atau Republik Rakyat China yang didirikan di bawah pemerintahan Mao pada tahun 1949.

2. Status Taiwan sebagai Negara

Foto: YouTube

Sejak melarikan diri dari China daratan, kelompok Nasionalis ini kemudian membentuk pemerintahannya sendiri di Taiwan yang terpisah dari China daratan dan otonom secara de facto.

Meskipun begitu, tidak ada kesepakatan tentang status Taiwan sebagai negara atau bukan.

Negara ini mempunyai konstitusi sendiri, pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif di angkatan bersenjatanya.

Pemerintahan Republik China di pengasingan pada awalnya mengklaim mewakili seluruh China, yang ingin diduduki kembali. Ia menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

Namun pada tahun 1970-an beberapa negara mulai berargumentasi bahwa pemerintah Taiwan tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati dari ratusan juta orang yang tinggal di daratan China.

Kemudian pada tahun 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing dan pemerintah Republik China terpaksa keluar dari sana. Pada tahun 1978, China juga mulai membuka perekonomiannya.

China pun menegaskan prinsip Satu China dan Taiwan bagian darinya.

China menekan negara-negara di seluruh dunia untuk mengalihkan pengakuannya mereka kepada Beijing dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Saat ini hanya ada 14 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.

3. Perubahan Politik di Taiwan

Presiden Taiwan Tsai Ing Wen. Foto/BBC

Hubungan Taiwan dan China sempat membaik ketika Taipei melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China. Bahkan pada tahun 1991 mereka menyatakan perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

China mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang dikatakan akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi yang signifikan jika Taiwan setuju untuk berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan China pada tahun 1997 dan cara pemerintahannya hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

Taiwan menolak tawaran tersebut dan Beijing bersikeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah – namun perwakilan tidak resmi dari China dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung kemerdekaan Taiwan.

Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, China mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-disintegrasi, yang menyatakan hak China untuk menggunakan cara-cara yang tidak damai terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba memisahkan diri dari China.

Chen digantikan oleh Ma Ying-jeou dari Kuomintang pada tahun 2008 yang mencoba meningkatkan hubungan melalui perjanjian ekonomi.

Delapan tahun kemudian, pada tahun 2016, presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen, yang sekarang memimpin DPP yang berhaluan kemerdekaan, terpilih.

Retorika ini semakin menajam pada tahun 2018 ketika Beijing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan internasional. Jika mereka gagal mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs web mereka, maka China mengancam akan memblokir perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan bisnis di China.

Tsai memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2020 dengan memecahkan rekor 8,2 juta suara, yang secara luas dianggap sebagai penghinaan terhadap Beijing. Pada saat itu Hong Kong telah dilanda kerusuhan selama berbulan-bulan, dengan banyak pengunjuk rasa menentang pengaruh China yang semakin besar – dan banyak orang di Taiwan yang mengawasi dengan cermat situasi di Hong Kong.

Belakangan pada tahun itu, China menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang dianggap sebagai tanda lain dari pernyataan Beijing.