Suriah Tuntut AS Bayar Minyak yang Dicuri
loading...
A
A
A
DAMASKUS - Suriah mendesak PBB untuk mengambil tindakan terhadap Amerika Serikat (AS) atas pendudukannya di sebagian wilayah Suriah, serta ekstraksi ilegal sumber daya alam di wilayah tersebut. Begitu laporan kantor berita pemerintah Suriah, SANA.
Damaskus juga menuntut kompensasi dari Washington atas apa yang digambarkannya sebagai “penjarahan” atas gas dan minyak negara tersebut.
Dalam sebuah artikel pada hari Minggu, SANA mengutip surat yang dikirim oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta Albania, yang menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan September.
Di dalamnya, diplomat Suriah meminta badan internasional tersebut untuk mengakhiri pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB yang dilakukan AS, yang secara ilegal menempatkan pasukan di timur laut dan tenggara negara tersebut.
Kementerian tersebut mengklaim bahwa selain itu, Washington dan kelompok militan sekutunya juga bersalah karena menjarah kekayaan dan sumber daya strategis negara itu.
Menurut perkiraan yang dikutip dalam surat tersebut, kerugian langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh militer AS terhadap sektor minyak dan kekayaan mineral Suriah dari tahun 2011 hingga 2023 berjumlah USD115,2 miliar.
Surat tersebut diakhiri dengan tuntutan agar para pejabat Amerika dimintai pertanggungjawaban atas pencurian-pencurian ini dan pemerintah Amerika dipaksa untuk memberikan kompensasi atas pencurian-pencurian tersebut.
Mereka juga menyerukan penarikan seluruh personel militer Amerika dari Suriah dan mengembalikan seluruh ladang minyak dan gas di bawah kendali pemerintah seperti dilansir dari RT, Selasa (12/9/2023).
Damaskus juga menuntut kompensasi dari Washington atas apa yang digambarkannya sebagai “penjarahan” atas gas dan minyak negara tersebut.
Dalam sebuah artikel pada hari Minggu, SANA mengutip surat yang dikirim oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, serta Albania, yang menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan September.
Di dalamnya, diplomat Suriah meminta badan internasional tersebut untuk mengakhiri pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB yang dilakukan AS, yang secara ilegal menempatkan pasukan di timur laut dan tenggara negara tersebut.
Kementerian tersebut mengklaim bahwa selain itu, Washington dan kelompok militan sekutunya juga bersalah karena menjarah kekayaan dan sumber daya strategis negara itu.
Menurut perkiraan yang dikutip dalam surat tersebut, kerugian langsung dan tidak langsung yang ditimbulkan oleh militer AS terhadap sektor minyak dan kekayaan mineral Suriah dari tahun 2011 hingga 2023 berjumlah USD115,2 miliar.
Surat tersebut diakhiri dengan tuntutan agar para pejabat Amerika dimintai pertanggungjawaban atas pencurian-pencurian ini dan pemerintah Amerika dipaksa untuk memberikan kompensasi atas pencurian-pencurian tersebut.
Mereka juga menyerukan penarikan seluruh personel militer Amerika dari Suriah dan mengembalikan seluruh ladang minyak dan gas di bawah kendali pemerintah seperti dilansir dari RT, Selasa (12/9/2023).