3 Alasan India Mengganti Nama Menjadi Bharat

NEW DELHI - India saat ini sedang menjadi sorotan dunia lantaran isu pergantian nama negaranya menjadi “Bharat”. Hal ini mencuat usai beredar undangan makan malam Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang digelar di India pada 7 hingga 9 September 2023.

Dalam undangan tersebut tertulis “President of Bharat”, sehingga diskusi dan dugaan tentang kemungkinan India mengubah namanya menjadi Bharat telah menjadi topik yang diperbincangkan.

Lantas apa alasan India akan mengganti nama negaranya menjadi Bharat? Berikut ulasannya:

Alasan India Mengganti Nama Menjadi “Bharat”

1. Nama India Merupakan Warisan Penjajahan Inggris

Penggantian nama ini mendapat dukungan dari pejabat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin oleh Modi.

Mereka berpendapat nama "India" diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Inggris dan dianggap sebagai "lambang perbudakan."

Saat itu, Inggris menguasai India selama kurang lebih dua abad hingga negara ini meraih kemerdekaannya pada tahun 1947.

2. India Memiliki Dua Nama Sejak Dulu

Sejatinya, negara yang dihuni oleh 1,4 miliar jiwa dan mayoritas penduduknya beragama Hindu ini secara resmi diakui dengan dua nama, yaitu India dan Bharat, sesuai dengan Pasal 1 Konstitusi India.

Namun, di antara kedua nama tersebut, istilah "India" lebih sering digunakan secara nasional maupun internasional.

Sementara itu, "Bharat" merupakan kata Sansekerta kuno yang diyakini oleh banyak sejarawan berasal dari teks-teks Hindu yang lebih awal. Kata ini juga digunakan sebagai alternatif dalam bahasa Hindi untuk merujuk kepada India.

3. Usulan Dari Pejabat Partai Bharatiya Janata (PBJ)

Beberapa pejabat dari Partai Bharatiya Janata (BJP), yang merupakan partai penguasa, telah mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah nama India menjadi Bharat.

Usulan ini muncul setelah partai oposisi mengumumkan pembentukan aliansi baru bernama Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional, atau yang disingkat sebagai "India," pada bulan Juli yang lalu, untuk persiapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera.

Dalam respons terhadap dorongan untuk mengubah nama tersebut, sejarawan kontemporer India, Ravinder Kaur, menyatakan bahwa beberapa politikus dari BJP terdorong oleh permasalahan penamaan oposisi.