Korut Tembakkan Rudal dari Pantai Timur

SEOUL - Korea Utara (Korut) menembakkan rudal ke laut lepas di pantai timur, kemarin. Aksi terbaru itu dilakukan menjelang pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Amerika Serikat (AS) dan China. Beberapa pengamat menilai peluncuran rudal itu untuk menguji hubungan AS dan China. Apalagi pertemuan itu juga mengagendakan pembahasan aktivitas program rudal dan nuklir Korut yang semakin meningkat.

”Rudal Korut itu terbang sekitar 60 kilometer dari lokasi peluncuran di Sinpo, kota pelabuhan di pantai timur Korut,” sebut pernyataan Kantor Staf Gabungan Korea Selatan (Korsel), dikutip Reuters. Sinpo merupakan tempat pangkalan kapal selam Korut. Peluncuran itu hanya sehari sebelum dimulainya pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping.

Pertemuan itu juga bertujuan menambah tekanan terhadap Korut agar menghentikan program pengembangan senjata. ”Peluncuran itu terjadi kemungkinan terkait pertemuan AS-China, selain untuk memeriksa kemampuan rudalnya,” kata pejabat Korsel kepada kantor berita Reuters saat ditanya tentang dugaan awal militer Korsel mengenai motif peluncuran rudal tersebut.

Pejabat Korsel itu menambahkan, ”Rudal itu ditembakkan di sudut tinggi dan mencapai ketinggian 189 kilometer.” Semua aksi peluncuran objek menggunakan teknologi rudal balistik melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pyongyang telah mengabaikan larangan itu dengan alasan negaranya memiliki hak membela diri dan terlibat dalam eksplorasi antariksa. Peluncuran rudal itu pun menuai kecaman dari Jepang. Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menduga Korut akan terus melakukan tindakan provokatif.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menganggap peluncuran rudal itu sangat problematik. Dia menegaskan, Jepang telah mengajukan protes keras. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korsel juga mengecam peluncuran rudal itu sebagai tantangan terhadap sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB yang menargetkan program rudal dan nuklir Korut.

Seoul segera menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB dan berjanji merespons keras provokasi tersebut. ”AS sudah berbicara cukup tentang Korut. Kami tidak memiliki komentar lain,” sebut Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson.

Trump ingin China bertindak lebih banyak untuk memanfaatkan pengaruh ekonomi terhadap Pyongyang agar bersedia menahan program nuklir dan rudal. Beijing menyangkal pernyataan bahwa negaranya memiliki pengaruh terhadap Korut. Juru bicara Kemlu China Hua Chunying juga menepis dugaan perubahan hubungan bilateral dengan AS setelah peluncuran rudal Korut itu.

”Saya tidak dapat melihat ada kaitan apa pun antara dua hal ini,” kata Hua. Sebelum pertemuan tingkat tinggi AS-China, Trump mengancam menggunakan hubungan dagang dengan China untuk menekan Beijing agar bertindak lebih banyak untuk mengatasi krisis nuklir Korut. Pejabat senior Gedung Putih menyebutkan, Trump ingin bekerja sama dengan China dan diskusi mengenai Korut sebagai tes bagi hubungan AS-China.

Korut dapat melanjutkan aktivitas terkait rudal hingga pekan depan, saat negara itu memperingati ulang tahun kelahiran pendiri Korut Kim Ilsung yang ke-105. Beberapa tahun lalu, peringatan ulang tahun itu diisi dengan peluncuran rudal jarak menengah Musudan dan meluncurkan roket jarak jauh untuk menempatkan satelit di orbit. Pakar strategi politik Korut memperingatkan semua pihak tak terlalu mengkhawatirkan dampak politik tes rudal itu menjelang pertemuan tingkat tinggi AS-China.

”Mereka (Korut) mungkin mempertimbangkan konferensi tingkat tinggi itu, tapi bagi saya ini lebih seperti mengaitkan peta jalan perkembangan rudal mereka demi kebutuhan teknis mereka,” kata Kim Dong-yub, pakar militer di Institute of Far Eastern Studies, Universitas Kyungnam, di Seoul.

Korut gagal meluncurkan rudal balistik dari pantai timur dua pekan lalu. Awal Maret lalu, Pyongyang menembakkan empat rudal menuju Jepang. Beberapa rudal itu jatuh sekitar 300 kilometer dari pantai Jepang. Pyongyang juga menggelar dua tes senjata nuklir sejak Januari 2016. Semua aksi Korut itu melanggar berbagai sanksi PBB.