Sri Sultan Berharap Pemerintah Beri Insentif Pajak ke UMKM

YOGYAKARTA - Minimnya nilai ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), lantaran akses transportasi masih bergantung pada pelabuhan di Tanjung Emas Semarang dan minimnya kapasitas bandara internasional Adisutjipto. Selain itu laju ekspor Yogya juga terkendala masalah produktivitas.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengakui saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah berusaha keras mencari bahan alternatif yang ramah lingkungan. Dengan tema original maka produk-produknya harus memprioritaskan pemberdayaan produk lokal. Hal inilah yang mengakibatkan produktivitas masih belum bisa maksimal.

Namun menurutnya kehadiran insentif pajak meringankan beban di kalangan UMKM. "Jika pemerintah menerbitkan regulasi intensif pajak akan mendorong produktivitas," tuturnya, Selasa (14/3/2017).

Dia menambahkan selama ini beban UMKM cukup banyak, mulai dari harus terus melakukan inovasi produk hingga beberapa kewajiban dari pemerintah yang harus dipenuhi di samping keharusan membayar pajak. Pemerintah memang harus berupaya untuk mendorong investasi lokal guna meningkatkan peran pengusaha lokal dalam membangun perekonomian bangsa ini.

Diperlukan inovasi tiada henti sehingga memiliki kekuatan daya saing dari produk mereka dari serangan produk-produk negara lain."Mengurangi beban pengusaha dengan insentif pajak bisa memacu produktivitas," ujar dia

Di samping itu, Sumber Daya Manusia (SDM) diterangkan memang harus inovatif. Sementara Sumber Daya Alam (SDA) lokal yang ramah lingkungan harus dikedepankan oleh sentra UMKM Indonesia yang berada di Jawa dan Bali. "2019, DIY menargetkan mampu ekspor USD5 miliar. Itu bisa tercapai kalau bisa bekerja keras dan adanya insentif dari pemerintah," paparnya.