Bertemu Menlu Israel di Italia, Menlu Libya Dipecat
loading...
Menteri Luar Negeri Libya Najla al-Mangoush. Foto/Reuters
A
A
A
TRIPOLI - Menteri Luar Negeri Libya Najla al-Mangoush telah diberhentikan dari jabatannya setelah dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel di Italia pekan lalu. Pertemuan Mangoush dan koleganya asal Israel telah memicu aksi protes di beberapa kota di Libya.
Pertemuan tersebut dianggap kontroversial karena Libya tidak secara resmi mengakui Israel dan terdapat dukungan publik yang luas di seluruh spektrum politik Libya terhadap perjuangan Palestina untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel.
Perselisihan mengenai pertemuan tersebut telah menambah krisis politik internal Libya, memberikan amunisi kepada kritik internal Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah pada saat masa depan pemerintahan sementaranya sudah dipertanyakan.
Libya tidak memiliki pemerintahan pusat yang stabil sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Pemerintahan sementara Dbeibah, yang menjabat sejak tahun 2021, tidak diakui oleh beberapa faksi besar dan terdapat momentum politik yang berkembang untuk menggantikannya dengan pemerintahan baru yang bersatu yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu nasional.
Para pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan Kementerian Luar Negeri Libya pada Minggu malam, menyebabkan beberapa kerusakan di luar gedung, di mana pasukan keamanan dalam jumlah besar terlihat pada Senin pagi. Protes terjadi di wilayah lain di Tripoli, serta kota-kota lain.
Ban yang terbakar memblokir beberapa jalan utama di Tripoli pada hari Senin dan bendera Palestina dikibarkan di Benghazi tengah, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan.
Kantor Mangoush berusaha meredam kemarahan pada Minggu malam, dengan mengatakan bahwa dia telah menolak permintaan pertemuan resmi dengan Cohen, namun mereka bertemu dalam pertemuan yang tidak direncanakan saat dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
Namun Pejabat Israel membantah pernyataan tersebut.
“Pertemuan itu dikoordinasikan di tingkat tertinggi di Libya dan berlangsung hampir dua jam. Perdana Menteri Libya melihat Israel sebagai jembatan yang memungkinkan bagi Barat dan pemerintah AS,” kata pejabat itu seperti dikutip dari Reuters, Selasa (29/8/2023).
Pertemuan tersebut dianggap kontroversial karena Libya tidak secara resmi mengakui Israel dan terdapat dukungan publik yang luas di seluruh spektrum politik Libya terhadap perjuangan Palestina untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki Israel.
Perselisihan mengenai pertemuan tersebut telah menambah krisis politik internal Libya, memberikan amunisi kepada kritik internal Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah pada saat masa depan pemerintahan sementaranya sudah dipertanyakan.
Libya tidak memiliki pemerintahan pusat yang stabil sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Pemerintahan sementara Dbeibah, yang menjabat sejak tahun 2021, tidak diakui oleh beberapa faksi besar dan terdapat momentum politik yang berkembang untuk menggantikannya dengan pemerintahan baru yang bersatu yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu nasional.
Para pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan Kementerian Luar Negeri Libya pada Minggu malam, menyebabkan beberapa kerusakan di luar gedung, di mana pasukan keamanan dalam jumlah besar terlihat pada Senin pagi. Protes terjadi di wilayah lain di Tripoli, serta kota-kota lain.
Ban yang terbakar memblokir beberapa jalan utama di Tripoli pada hari Senin dan bendera Palestina dikibarkan di Benghazi tengah, namun tidak ada tanda-tanda kekerasan.
Kantor Mangoush berusaha meredam kemarahan pada Minggu malam, dengan mengatakan bahwa dia telah menolak permintaan pertemuan resmi dengan Cohen, namun mereka bertemu dalam pertemuan yang tidak direncanakan saat dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
Namun Pejabat Israel membantah pernyataan tersebut.
“Pertemuan itu dikoordinasikan di tingkat tertinggi di Libya dan berlangsung hampir dua jam. Perdana Menteri Libya melihat Israel sebagai jembatan yang memungkinkan bagi Barat dan pemerintah AS,” kata pejabat itu seperti dikutip dari Reuters, Selasa (29/8/2023).
Lihat Juga :
