13 Negara yang Bersikeras Membuat Regulasi AI, Mayoritas Mengantisipasi untuk Mengatasi Dampak Buruk
loading...
A
A
A
Regulator dunia maya China pada bulan April telah meluncurkan rancangan langkah-langkah untuk mengelola layanan AI, dengan mengatakan pihaknya ingin perusahaan-perusahaan menyerahkan penilaian keamanan kepada pihak berwenang sebelum mereka meluncurkan penawarannya kepada publik.
Status: Menyusun Peraturan
Anggota parlemen Uni Eropa pada bulan Juni menyetujui perubahan rancangan undang-undang AI di blok tersebut. Para anggota parlemen sekarang harus membicarakan rinciannya dengan negara-negara UE sebelum rancangan peraturan tersebut menjadi undang-undang.
Masalah terbesarnya diperkirakan adalah pengenalan wajah dan pengawasan biometrik di mana beberapa anggota parlemen menginginkan larangan total sementara negara-negara UE menginginkan pengecualian untuk tujuan keamanan nasional, pertahanan, dan militer.
![13 Negara yang Bersikeras Membuat Regulasi AI, Mayoritas Mengantisipasi untuk Mengatasi Dampak Buruk]()
Foto/Reuters
Status: Menyelidiki kemungkinan pelanggaran
Pengawas privasi Prancis, CNIL, mengatakan pada bulan April bahwa pihaknya sedang menyelidiki beberapa keluhan tentang ChatGPT setelah chatbot tersebut dilarang sementara di Italia karena dugaan pelanggaran aturan privasi.
Majelis Nasional Prancis pada bulan Maret menyetujui penggunaan pengawasan video AI selama Olimpiade Paris 2024, mengabaikan peringatan dari kelompok hak-hak sipil.
Pertemuan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei mengakui perlunya tata kelola AI dan teknologi imersif serta setuju agar para menteri membahas teknologi tersebut sebagai "proses AI Hiroshima" dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun 2023.
Negara-negara G7 harus mengadopsi peraturan “berbasis risiko” mengenai AI, kata para menteri digital G7 setelah pertemuan pada bulan April.
AI perlu diatur, namun badan pengatur harus mencari cara untuk melakukannya dengan benar sebelum segera melakukan pelarangan yang “benar-benar tidak akan berlaku”. Itu diungkapkan kepala perlindungan data Irlandia pada bulan April.
4. Uni Eropa
Status: Menyusun Peraturan
Anggota parlemen Uni Eropa pada bulan Juni menyetujui perubahan rancangan undang-undang AI di blok tersebut. Para anggota parlemen sekarang harus membicarakan rinciannya dengan negara-negara UE sebelum rancangan peraturan tersebut menjadi undang-undang.
Masalah terbesarnya diperkirakan adalah pengenalan wajah dan pengawasan biometrik di mana beberapa anggota parlemen menginginkan larangan total sementara negara-negara UE menginginkan pengecualian untuk tujuan keamanan nasional, pertahanan, dan militer.
5. Prancis
Foto/Reuters
Status: Menyelidiki kemungkinan pelanggaran
Pengawas privasi Prancis, CNIL, mengatakan pada bulan April bahwa pihaknya sedang menyelidiki beberapa keluhan tentang ChatGPT setelah chatbot tersebut dilarang sementara di Italia karena dugaan pelanggaran aturan privasi.
Majelis Nasional Prancis pada bulan Maret menyetujui penggunaan pengawasan video AI selama Olimpiade Paris 2024, mengabaikan peringatan dari kelompok hak-hak sipil.
6. G7
Status: Mencari masukan mengenai peraturanPertemuan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang, pada bulan Mei mengakui perlunya tata kelola AI dan teknologi imersif serta setuju agar para menteri membahas teknologi tersebut sebagai "proses AI Hiroshima" dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun 2023.
Negara-negara G7 harus mengadopsi peraturan “berbasis risiko” mengenai AI, kata para menteri digital G7 setelah pertemuan pada bulan April.
7. Irlandia
Status: Mencari masukan mengenai peraturanAI perlu diatur, namun badan pengatur harus mencari cara untuk melakukannya dengan benar sebelum segera melakukan pelarangan yang “benar-benar tidak akan berlaku”. Itu diungkapkan kepala perlindungan data Irlandia pada bulan April.
Explore More