Presiden Assad: AS Ciptakan ISIS Fakta, Bukan Konspirasi

DAMASKUS - Presiden Suriah Bashar al-Assad akan menerima kehadiran pasukan militer Amerika Serikat (AS) di negaranya asalkan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Suriah. Assad menuduh AS yang secara tidak langsung menciptakan ISIS sehingga membuat negaranya tambah kacau.

Assad yang berbicara dengan koresponden dari Yahoo News di Istana Presiden, mengatakan bahwa setiap upaya AS untuk membantu menyelesaikan krisis Suriah yang pertama dan utama adalah menghormati kedaulatan Suriah.

”Jika Amerika yang sejati, tentu saja mereka dipersilakan. Seperti negara lain, kami ingin mengalahkan dan melawan teroris,” kata Assad.

”(Pengerahan) pasukan adalah bagian dari kerja sama, (tetapi) Anda tidak dapat berbicara tentang pengiriman pasukan, jika Anda tidak memiliki posisi politik yang jelas, tidak hanya untuk melawan terorisme, tapi juga menghormati kedaulatan Suriah, mewujudkan kesatuan Suriah. Harus ‘permisi’ kepada pemerintah Suriah,” ujar Assad, yang dikutip Sabtu (11/2/2017).

Assad lebih lanjut menuduh AS telah mencampuri urusan dalam negeri negaranya dan mendukung para ekstremis yang kemudian bergabung untuk membentuk ISIS.

”Jadi, siapa yang mendukung ISIS?" tanya Assad. ”Kami tidak menciptakan itu. Anda (AS) menciptakannya. AS menciptakan semua kekacauan ini. Siapa yang mendukung pemberontak dan menyebut mereka ‘oposisi moderat' saat mereka menjadi ISIS dan al-Nusra di Suriah? Kami tidak. Jadi, itu bukan konspirasi. Itu adalah fakta, Itu adalah kenyataan,” papar Assad.

Meski bersedia menerima pasukan AS dengan syarat, Presiden Assad tetap mengecam gagasan “safe zone” yang diusulkan oleh Presiden Trump sebagai bagian dari upaya untuk membendung gelombang pengungsi ke negara-negara Barat. “Itu bukan ide yang realistis sama sekali,” katanya.

”Ini jauh lebih layak, lebih praktis dan lebih murah untuk menciptakan stabilitas ketimbang menciptakan ‘safe zone’,” imbuh Assad.

Pernyataan Assad yang menolak usulan penerapan ‘safe zone’ itu sependapat dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi. Menurut pejabat PBB itu, dengan pertimbangan situasi yang sedang berlangsung di negara itu, ‘safe zone’ tidak bisa diterapkan.

Grandi merujuk pada kasus ribuan pengungsi yang telah dibantai di wilayah yang dikategorikan "safe zone” selama perang-perang sebelumnya di Bosnia, Rwanda dan Libanon.